PRAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai buka suara melihat semakin masifnya penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Loteng. Sejumlah wakil rakyat menilai langkah Pemkab Loteng menangani PMK belum maksimal.
Terbukti dari jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK telah menembus angka puluhan ribu ekor. Sedangkan jumlah hewan yang sembuh, mati, dijual maupun potong paksa beberapa hari terakhir tidak lagi dibuka ke publik.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Loteng, HL Sarjana menyatakan, untuk mengatasi penyebaran PMK ini, pihaknya sepakat jika Pemda menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Baik untuk melakukan pengobatan, penyuntikan maupun pembelian atau pengadaan obat-obat untuk diberikan pada masyarakat yang menjadi peternak.
“Kalau memang penyebaran PMK ini semakin meresahkan. Silakan dinas terkait mengusulkan untuk mendapatkan dana BTT tersebut. Karena yang mengetahui tentang PMK ini adalah dinas terkait,” jelasnya.
Dari informasi yang diterimanya, untuk penanganan PMK saat ini dinas terkait sudah menerima kucuran dana sekitar Rp 70 juta untuk pengobatan hewan ternak. Jika anggaran itu tidak cukup pihaknya meminta pada dinas untuk kembali mengusulkan guna mendapatkan anggaran tersebut kembali.
“Boleh anggaran BTT untuk digunakan penanganan PMK. Mengingat PMK ini juga merupakan bencana yang tidak terduga yang harus diatensi segera,” imbuhnya.
Menurut dia, saat ini banyak peternak yang semakin khawatir dengan penyebaran wabah PMK. Sebab, banyak sapi yang telah mati. Padahal bagi masyarakat, hewan ternak sapi itu jadi satu-satunya penghidupan mereka.
“Saya berharap Pemkab Loteng lebih serius menangani PMK. Beberapa kali disampaikan bahwa PMK bisa sembuh, tapi masyarakat hampir setiap hari melihat ada sapi yang mati,” katanya.
Anggota DPRD Dapil Jonggat-Pringgarata Loteng, Didik Ariesta juga menyarankan salah satu solusi untuk sumber anggaran penanganan PMK adalah menggunakan BTT. Mengingat, penyebaran PMK ini juga merupakan bencana yang tidak terduga. “Kalau nanti kita duduk bersama, saya sarankan agar Pemda mengalokasikan anggaran dari BTT itu. Karena PMK ini juga merupakan bencana yang tidak terduga yang harus segera diatasi,” ungkapnya.
Ia pun meminta agar Pemda menyiapkan rencana kerja yang cepat, tegas dan terukur terkait penyebaran wabah PMK. “Sangat kasian peternak di bawah, mereka merasa khawatir dengan penyebaran PMK yang menyerang hewan ternak sapi miliknya. Terlebih lagi banyak hewan ternak mereka yang mati karena PMK,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan PMK ini, eksekutif bersama legislatif harus segera duduk bersama guna membahas solusinya penyebaran PMK yang semakin meluas ini. Pasalnya, jika dibiarkan terus, pastinya akan banyak hewan ternak milik masyarakat akan mati.
“Saya melihat penanganan wabah PMK ini masih belum maksimal. Sebab hingga sekarang, masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara mengatasi hewan ternak yang terpapar,” jelasnya.(jay)