PRAYA – Ketua Banggar DPR RI yang juga anggota Komisi V DPR RI, Hamka menegaskan bahwa pembangunan Dam Mujur ini bukan hanya soal anggaran yang sedikit atau besar. Namun ini lebih pada belum jelasnya roadmap.
Menurutnya, untuk pembangunan bendungan seperti Dam Mujur ini rata-rata membutuhkan anggaran Rp 1,6 triliun. Untuk itu membutuhkan dukungan anggaran dari APBN. Sedangkan untuk skema apakah multiyear itu tergantung pada kebutuhan anggaran sedikit demi sedikit, kelengkapan dokumen dan pembebasan lahan.
” Dari lahan kebutuhan sekitat 394,94 hektare, kan baru dibebaskan hanya sekitar 4,44 hektare saja,” ungkapnya dalam rapat bersama Bupati Loteng, orang kementerian dan jajaran pejabat setempat, Kamis kemarin.
Hakma menegaskan, dari pemerintah siap atau tidak melakukan pembebasan lahan dan sumber anggarannya darimana? apakah kemudian dari APBD berapa, APBN berapa. Namun PUPR juga tidak hanya menyampaikan hanya gambaran saja.
“Kami mendorong Dam Mujur ini dan kami selalu siap, maka kemudian kementrian PUPR mau seperti apa, bagaimana?, itu saja,” jelasnya.
Dikatakan Hakma, pihaknya baru mengetahui soal ini saat datang ke Lombok Tengah dan menanyakan bagaiaman konsep, roadmap dan seperti apa skema agar jelas. Baik dengan Kementerian PUPR juga belum pernah masuk dan tidak pernah diketahui, sementara ini dirancang sejak tahun 1969 silam.
Maka untuk itu, apakah dalam penganggarannya nanti 1,6 triliun ini masuk dalam pembebasan lahan atau tidak. Dengan demikian semua pihak harus duduk bersama dan merancang pembicaraan soal masterplannya seperti apa, sumber anggaran dari mana saja, baik dari SPSN, APBN, PBU, APBD dan investor.
” Alhamdulillah hari ini saya baru pertama kali dalam pembahasan ini, walluwalambissawab lah,” katanya.(tim)