Penggusuran Tahap Dua Tidak Perlu

F Penggusuran

MELAWAN: Tomy Arifin menunjukkan lokasi lahan miliknya.

MATARAM – Penggusuran di area MotoGP Kuta Lombok Tengah tahap dua rencananya akan dilakukan awal bulan Oktober 2020.  Diharapkan tidak dilakukan pihak ITDC dengan lebih mengedepankan musyawarah, dialog, pendekatan budaya dan kearifan lokal. Demikian disampaikan tokoh masyarakat Desa Kuta, Tomy Arifin, Gema Lazuardi dan kawan-kawan kepada media, kemarin.

Menurut Mamiq Tomy, pihaknya sangat mendukung pembangunan sirkuit motoGP. “Saya yang paling mendukung, pembangunan ini di tempat saya,  tapi mari selesaikan saya dengan baik-baik dan saya tidak akan memaksa harga dengan harga tinggi demi kelancaran pembangunan ini,’’ tegas Tomy.

Dia menyebutkan, apalagi tanah miliknya sudah jelas dan tidak mau dikosongkan sebelum ada kesepakatan.

‘’Saya tidak mau disuruh pergi, digusur tanpa ada penyelesaian karena tidak ada jual belinya dengan ITDC,’’ sebut dia.

Katanya, lahan dia, Gema Lazuardi dan Jinalim akan dijadikan tikungan ke dua dan ke tiga sirkuit MotoGP. Sementara pembayaran belum juga dilaksanakan ITDC. ‘’Sayangnya kita masyarakat kecil, pak tidak ada tempat mengadu, tempat  keluh kesah,’’ ujarnya.

 Sementara itu, pemilik lahan lainnya, Gema Lazuardi menyebutkan ini lucu, kalau dia harus menggugat ITDC ke pengadilan. Karena sesuai dengan putusan tahun 2020.

‘’Kenapa harus saya menggugat tanah saya sendiri,’’ katanya.

Pada tahun 2016, saat Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi sudah ada upaya musyawarah dan dialog dengan Forkopimda, dan Gema ditawarkan Rp 2,8 miliar oleh pihak ITDC untuk tanah seluas 60 are miliknya. 

“Kok sekarang disuruh gugat tanah saya sendiri ITDC lucu,’’ sentilnya.

Katanya, kepada Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dia berharap agar mengedepankan budaya dan kearifan lokal serta mengedepankan musyawarah. Bukan hanya foto-foto saja dengan pejabat atau pun investor.

Gema Lazuardi menegaskan, pemerintah hendaknya mengayomi semua pihak, bukan pengusaha atau investor saja.

“Bukan ITDC saja, rakyat juga harus dilindungi,’’ tegasnya.

Kasus tanah di lokasi sirkuit motoGP ini, bukan semata belum dibayarkan tanah milik rakyat oleh investor, tapi juga persoalan oknum pemerintah yang tidak memihak rakyat dan mempedulikan rakyatnya. Persoalan moral, masa depan generasi yang akan datang juga harus dipertimbangkan dengan adil dan bijak.

‘’Jadi perjuangan kami adalah perjuangan moral,’’ katanya tegas.

Sementara, pihak PT. ITDC yang dihubungi melalui Humas tidak membalas dan mengangkat telepon sampai berita ini diturunkan.(jho/*)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kondisi Bupati Lotim Mulai Membaik

Read Next

KPU Disebut Lakukan Pelanggaran

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *