Pemkab Lobar Disarankan tak Banding

F DERMAGAA.

DOK/RADAR MANDALIKA MANGKRAK: Kondisi dermaga Senggigi di kawasan pantai wisata Senggigi Kecamatan Batulayar.

LOBAR—Rencana Pemkab Lombok Barat (Lobar) menempuh upaya hukum lanjutan atas sengketa dermaga Senggigi dinilai akan sia-sia. Setelah gugatan Pemkab Lobar untuk pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ditolak Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Bahkan kuasa hukum Pemkab sempat menyarankan untuk tidak menempuh jalan banding.
“Selesai putusan PN kita sudah berikan semacam saran hukum untuk tidak melanjutkan itu (banding). Karena kita menganggap hal itu sia-sia,” terang kuasa hukum Pemkab Lobar, Mashuri yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, kemarin.
Diakui sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi dari Pemkab terkait rencana banding itu. Jika dibutuhkan lagi jasanya, pihaknya tetap siap. Meski ia tetao menyarankan untuk tidak banding. Alasannya, pada pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Arbitrase sudah jelas menerangkan bahwa terhadap putusan PN yang membatalkan putusan Arbitrase masih ada upaya hukum banding.
“Yang membatalkan putusan Arbitrase baru ada upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau putusan PN menolak permohonan pembatalan itu, maka tidak ada upaya hukum lagi,” paparnya.
Hal itu yang menjadi alasan pihaknya menyarankan Pemkab untuk tidak menempuh upaya hukum lagi. Karena putusan Arbitrase itu tetap berjalan dan tak dibatalkan. Karena diakui, pernah ada kasusnya serupa dan tidak diterima Mahkamah Agung bandingnya. Bahkan secara perspektif hukum sudah tak ada lagi upaya hukum baru untuk itu.
“Itu sudah akhir putusannya. Kecuali kemarin gugatan pembatalan putusan BANI dikabulkan PN baru bisa banding, itupun bandingnya dilakukan oleh pihak penggugat (kontraktor) bukan kita,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah yang dimintai tanggapan terkait rencana upaya banding Pemkab Lobar, kembali mengatakan untuk lebih baik fokus kepenyelesaian dermaga Senggigi.
“Fokus saja sekarang menyelesaikan dermaga, agar bagaimana besok masuk dalam program prioritas (APBD). Pemda fokus saja menyelesaikan keputusan hukum BANI dan PN Mataram untuk membayar sisa denda pada kontraktor 10 persen,” ungkapnya.
Menurutnya TAPD tinggal mengusulkan penyelesaian dermaga itu pada APBD 2022. Terlebih di tahun itu event MotoGP sudah akan dilangsungkan di Mandalika. Sebab pihaknya ingin pariwisata Lobar bangkit kembali seiring event internasional itu berjalan.
“Jadi jangan sampai wisatawan ke Senggigi lihat dermaga itu seperti itu (mangkrak), merusak citra lah. Pariwisata Senggigi itu icon Lobar dan bahkan dulu jadi icon NTB,” kritik politisi Gerindra itu.
Selain itu jika penyelesaian dermaga itu juga tak selesai akan berpengaruh kepada kerugian negara sesuai hasil LHP BPK atas dermaga itu. Karena Pemkab berkewajiban menyelesaikan kerugian negara itu. Terlebih sudah ada keputusan hukum (BANI) untuk dilaksanakan, agar di tahun berikutnya tak ada lagi temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK atas dermaga itu karena tak kunjung selesai.
“Makanya saya berulang kali mengatakan ayo sudah fokus selesaikan masalah dermaga senggigi ini, ndak udah lakukan banding dan sebagainya, karena kemungkinannya akan kalah. Dari pada menghabiskan waktu energi yang sia-sia, mending lebih bagus fokus menyelesaikan masalah ini (dermaga),” tegasnya.
Bukan tanpa alasan dia meminta agar dermaga itu diselesaikan. Dari pada menimbulkan kesan buruk di masa akhir pemerintahan bupati, dan justru meninggalkan permasalahan. Disebabkan ada program pembangunan yang tak terselesaikan hingga masa akhir masa jabatannya. “Ini keputusan hukumnya sudah jelas, sudah kalah di dua pengadilan. Putusan BANI yang keputusan bersama saja dia (Pemkab) sudah ingkari,” singgungnya.
Ia menilai jika dengan pinjaman daerah bisa menyelesaikan pembangunan revitalisasi Senggigi mengapa permasalahan penyelesaian dermaga tak bisa diselesaikan. “Selesaikan lah satu-satu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkab Lobar memang sempat mengutarakan niatnya menempuh banding ke Mahkamah Agung (MA). Namun pemkab masih mempelajari putusan PN Mataram. Karena masih ada waktu sekitar satu bulan sejak putusan PN Mataram itu keluar untuk banding. “Kita masih pelajari, kita akan banding,” ungkap asisten II Setda Lobar, Rusditah belum lama ini.
Ia tak membantah jika kini Aparat Penegak Hukum (APH) tengah mengusut dugaan kerugian negara atas spek dermaga dengan pembayaran yang dilakukan Pemkab Lobar. Hal itu yang mengakibatkan adanya gugatan pihak kontraktor ke BANI. Sebab pengakuan kontraktor jika progres pengerjaan yang sudah dilakukan mencapai 80 persen. Sedangkan menurut Pemkab Lobar progres penyelesaian baru 60 persen. Sehingga hasil BANI memutuskan 70 persen. “Soal proses hukum kita silakan, karena kita tidak bisa halang-halangi,” lanjutnya.
Meski pemkab berharap bisa menang jika menempuh jalur banding, namun tetap pemkab akan mempelajari dulu. Karena atas putusan BANI itu pemkab diharuskan membayar progres itu sekitar Rp 700 juta. Sedangkan Pemkab Lobar sudah membayar 50 persen dari 70 persen itu.
Disinggung saran DPRD Lobar untuk lebih baik menerima putusan itu dari pada terus berpolemik demi penyelesaian dermaga, Rusditah mengatakan pihaknya tetap menerima saran itu. Hanya saja pihaknya juga harus tahu keputusan PN itu.
“Makanya itu kita pelajari dulu bersama kabag hukum dan teman-teman. Kalau ada celah hukum kita menang, kan lumayan itu Rp 700 juta untuk kita membangun Lobar,” pungkasnya.(win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

AHY Puji Bang Zul, Sinyal Pilpres ?

Read Next

Wanita Asal Ganti Ditimpa Pohon, Langsung Dilarikan ke RSUD Praya

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *