Pemekaran Provinsi dan KLS jadi Prioritas

  • Bagikan
F DPD RI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Evi Apita Maya

MATARAM – Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dari Lombok Timur masuk menjadi skala prioritas pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia oleh pemerintah pusat. Ini dibuktikan bahwa daftar namanya masuk diurutan atas.
“Kalau tidak salah PPS-KLS masuk urutan tiga besar,” ungkap Wakil Ketua DPD RI, Evi Apita Maya di Mataram, Rabu kemarin.

Pemekaran dua daerah itu menjadi perjuangan yang konsen dilakukan anggota DPD dari NTB. Bahkan Evi mengaku telah menyampaikan dorongan pemekaran itu dalam sidang paripurna sebanyak dua kali. Kendati sebetulnya itu menjadi konsentrasi pembahasan Komite I DPD RI.

“Saya sampaikan bahwa kami di NTB meminta dukungan semua teman-teman DPD RI membantu untuk pemekaran wilayah kami,” bebernya.

Evi mengatakan, semua dokumen persyaratan pemekaran dua daerah itu telah rampung. Bahkan dokumen yang lengkap itu menyebabkan PPS dan KLS bisa cepat dimekarkan. Namun yang menjadi kendala sampai saat ini adanya kebijakan moratorium pemerintah pusat.

Sampai saat ini, dirinya belum mendapatkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) kapan moratorium tersebut dicabut. Hal itu dipahaminya mengingat ekonomi Indonesia sedang “tiarap” sejak pandemi covid -19 itu.
“Negara kita ini belum ada uang,” ungkap dia.

Katanya, ini dasarnya moratorium itu belum juga bisa dibuka. Sebab tidak mungkin moratorium Otonomi Daerah Baru dibuka sementara anggaran negara tidak ada. Evi pun mengaku optimis PPS KLS dapat terwujud jika nanti moratorium telah dibuka.
“Kita optimis yang penting teman-teman ini sudah memenuhi syarat,” pungkasnya.(jho)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *