Pemangkasan Insentif Nakes Belum Jelas

F nakes 1

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID GARDA TERDEPAN: Sejumlah tenaga kesehatan menggunakan APD saat hendak menurunkan peti jenazah pasien covid-19, Rabu kemarin.

MATARAM – Informasi rencana pemerintah pusat memangkas insentif tenaga kesehatan (Nakes) tahun 2021, belum bisa dipastikan kebenarannya. Pemerintah provinsi NTB belum menerima informasi pasti soal ini.

Kepala Dinas Kesenatan Provinsi NTB, L Hamzi Fikri menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan informasi rencana peraturan pemerintah memangkas isentif nakes 50 persen.
“Darimana informasi itu?” tanya balik Fikri saat dikonfirmasi, Rabu kemarin.

Fikri menegaskan, Pemprov belum menerima keterangan baku dari pemerintah pusat sesuai informasi yang beredar tersebut. Pihaknya tidak ingin terlalu menanggapi isu itu.
“Kalau hanya katanya-katanya itu tidak pasti. Informasinya belum jelas namanya. Kami belum dengar info tersebut,” tegasnya.

Fikri mengimbau masyarakat apalagi para Nakes tidak cepat mengkonsumi informasi yang belum dapat dibenarkan. Yang perlu dilakukan, lanjutnya bagaimana menghadapi Covid-19 ini secara tenang sehingga masyarakat juga bisa tenang.
“Yang terpenting saat ini bagaimana vaksinasi bisa terus berjalan di daerah,” ungkapnya.

Statement berbeda disampaikan wakil rakyat di DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, H Muhtar membenarkan kabar adanya pemotongan (sunat, red) insentif tenaga kesehatan (Nakes) di Kota Mataram untuk tahun 2021. Namun jumlah akan dipotong belum diketahuinya.
Parahnya lagi katanya, insentif kedepan akan membebankan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Kalau dulu pembiayaan dari pusat, sehingga insentifnya besar. Untuk itu, saat insentif ini dibebankan kepada daerah, yang pada dasarnya memiliki kas anggaran kecil, akhirnya hal tersebut membebani kas daerah dan berdampak pada merosotnya insentif dari nakes itu sendiri,” bebernya kepada Radar Mandalika di gedung kantor DPRD Kota Mataram, Rabu, (14/7) kemarin.
Muhtar menjelaskan, untuk mengetahui nilai pasti insentif nakes saat ini pihaknya belum memastikan berapa jumlahnya juga. Pasalnya, terkait permasalah ini pihaknya sampai hari ini belum melakukan koordinasi dengan dinas terkait. “Kita harus agendakan rapat kerja untuk dengar pendapat dari Dinas Kesehatan. Baru setelah itu kita putuskan berapa nilai yang pas,” ungkapnya.
Politisi ini menyebutkan, dalam kondisi normal dokter bisa mendapatkan insentif sebesar Rp 15 juta dan saat ini turun menjadi Rp 5 juta – Rp 7 juta lebih, kemudian perawat yang dulunya mendapat insentif Rp 5 juta turun menjadi Rp 3 juta atau bisa jadi Rp 1 juta lebih. Ia menyebutkan, memang hal tersebut menyakitkan bagi unsur yang memang sangat dibutuhkan saat ini, namun inilah kenyataan yang musti dihadapi bersama.
“Ini kemampuan anggaran kita saat ini. Tetapi semoga rekan-rekan nakes bisa mensyukuri kondisi saat ini,” katanya.
Ia juga berharap, jangan sampai kondisi saat ini menyorotkan niat baik rekan nakes dalam mengabdi di tengah pandemi.
Pihaknya menambahkan, anggaran saat ini serba kesulitan, terlebih dana dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terus memburuk dimasa pandemi.“Kemampuan negara sekarang sudah sulit. Saat ini segala hal telah dibebani ke anggaran daerah yang kondisinya juga sama,” ceritanya.
Dengan situasi seperti ini, ia mengimbau seluruh pihak tidak boleh ada statement saling menyalahkan satu dengan yang lain. Untuk itu, saat ini penting bagi pemerintah melakukan terobosan yang membuat kondisi tidak semakin parah. “Dalam membuat kebijakan saat ini mustinya pemerintah harus bijak. Artinya, aturan yang dibuat mustinya tidak membebani satu dengan yang lain,” tegasnya.
Sementara itu, Salah satu nakes di RSUD Praya yang juga Humas Covid-19 RSUD, Yuda Permana menolak adanya pemotongan insentif nakes sebesar 50 persen. Dia mengatakan, adapun jumlah nakes saat ini bervariasi tergantung dari kenaikan kasus.
Katanya, sekarang kasus covid-19 sedang melonjak, sehingga pihaknya mengatakan tidak ada wacana untuk mengurangi jumlah Nakes. Bahkan saat ini, dia membeberkan sedang mempersiapkan penambahan jumlah tempat tidur pasien yakni mulai bulan Juli ini dilakukan penambah ruangan. Untuk itu tentu akan menambah jumlah nakes.
“Biasanya jika ada peningkatan kasus kita akan tambah sekitar 25 persen,” beber Yuda.
Sementara, Direktur RSUD Praya Muzakkir Langkir mengatakan bahwa, pembayaran insentif nakes yang masih belum terbayarkan tahun 2021 ini akan dilakukan melalui rekening dan aplikasi masing-masing nakes.
Selain itu, pihaknya juga sudah mengusulkan ke pusat mengenai pembayaran dan akan dibayarkan sumber APBD, namun mengenai dengan jumlah nakes yang akan dibayarkan insentif masih belum diketahui berapa.
“Kami masih melakukan revisi data di rumah sakit,” bebernya, Senin kemarin.
Langkir menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan pembayaran mulai dari Januari sampai dengan bulan April tahun ini, namun untuk tahun ini akan ada pemotongan sebesar 50 persen mengingat adanya rancangan peraturan menteri terkait insentif nakes.(tim/buy/jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Komisi II Tampung Gagasan LGD dan Sejumlah Organisasi

Read Next

Polisi Ringkus Terduga Pengedar Sabu di KLU

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *