Paket Dwi-Normal Semakin Berat

F SUHAIMI

Suhaimi

PRAYA – Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, Dwi-Normal nampaknya makin berat mendapatkan partai pengusung. Sebab, komunikasi para partai politik (Parpol) calon pengusung satu persatu sudah mulai merubah komunikasi. Sudah tidak sama dengan komunikasi awal. Ada apa?

Informasi yang digali Radar Mandalika, gara-gara sampai dengan saat ini Dwi-Normal belum mendapatkan parpol untuk diajak berkoalisi mengusung paket ini.

Ketua DPC PDIP Lombok Tengah, Suhaimi yang dikonfirmasi menceritakan panjang seperti apa awal pertemuan paket Dwi-Normal dengan parol dengan jumlah kursi kecil. Misalnya, PDIP, Hanura, Nasdem dan PAN.

Suhaimi menceritakan, pertemuan awal 15 Juni yang dihadiri lengkap oleh pengurus calon partai koalisi yakni, PDIP, Hanura, PAN, Nasdem, termasuk juga bapaslon Dwi –Normal hadir. dalam pertemuan tersebut, menemukan kesepakatan soal mekanisme jika ingin maju menjadi calon bupati. PRnya, Dwi-Normal harus memastikan jumlah kursi untuk lolos syarat pendaftaran.

“Dari koalisi yang ada kita cuma punya tujuh kursi, seandainya ada partai yang akan ikut mengusung Dwi-Normal, silakan mengikuti hasil kesepakatan bersama, yakni pihak partai yang ingin masuk koalisi diharuskan untuk menandatangani mekanisme yang ada di surat koalisi tersebut,” ceritanya di ruang fraksi, kemarin.

Suhaimi menerangkan, waktu itu Dwi memaparkan perkembangan calon partai koalisi. Dia mengaku tengah mengincar dua partai jumlah kursi besar. Yakni, PPP dan PKS. Untuk PPP sendiri memastikan akan ikut koalisi atau tidak pada tanggal 23 Juni ke atas, sedangkan PKS memastikan di atas tanggal 25 Juni.

“Jadi bukan kita yang menentukan deadline kemarin, tapi itu disampaikan Pak Dwi sendiri berlandaskan hitung-hitungan jadwal dari dua partai tersebut,” ungkap Suhaimi.

Sementara lanjutnya, tanggal 25 Juni, pihaknya bertemu dengan PPP yang diwakili oleh Wakil Ketua DPC PPP Loteng, Martono Zulkarnain. Saat itu, pihaknya telah menyampaikan mekanisme yang ada dikoalisi seperti apa. PPP sendiri tidak sepakat dengan mekanisme yang ditawarkan partai koalisi, karena beralasan mekanisme yang ada di internal PPP berbeda, maka dari itu PPP tidak mau menandatangani mekanisme tersebut.

“Sebenarnya surat koalisi ini menjadi landasan partai koalisi untuk mengirim usulan ke DPP,” bebernya.

 “Jadi jika ada partai yang ingin mengusung paket Dwi-Normal, maka harus mengikuti mekanisme yang ada di koalisi,” tambahnya.

Suhaimi sendiri mengaku menyayangkan ada penafsiran para parpol koalisi tujuh kursi sebelumnya. Bahwa mereka kembali dengan mekanisme partai internal masing-masing. “Kalau memang konsep yang sederhana ini tidak mereka terima, ya silakan saja. Maka akan lebih ribet lagi nantinya bagi mereka untuk mengamankan syarat pendaftaran 10 kursi,” yakin Suhaimi.

Lanjut, tiga hari belakang pihaknya sudah menawarkan untuk membahas lagi hal tersebut. Namun kemungkinan rekan parpol koalisi masih sibuk dengan mekanisme di partai masing-masing.

Suhaimi menambahkan, pihak koalisi sebenarnya telah menawarkan kepada Dwi- Normal untuk mencari tambahan kursi, tapi selama ini mereka mengerjakan tugas ini sendiri. Suhaimi juga tidak bisa memaksakan tawaran tersebut, karena Dwi-Normal sendiri sudah memiliki tim sendiri dengan adanya keputusan dari Dwi-Normal tersebut.

“Masing-masing partai akhirnya kembali ke mekanisme internal mereka,” pungkasnya.(cr-buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bawaslu Mataram Temukan Banyak Kejanggalan

Read Next

Neti Autovi, Penderita Kaki Gajah dari Desa Sesait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *