Bawaslu Mataram Temukan Banyak Kejanggalan

F AA Verfak

MATARAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram menyoal proses verifikasi faktual (Verfak) berkas dukungan KTP Bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 2020 jalur perseorangan atau independent Dianul Hayezi dan H Badrun Nadianto. Pasalnya, Bawaslu menemukan banyak kejanggalan dalam proses verfak yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Yang kami temukan soal PPS ini soal kualitas. Jujur saja soal kualitas,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Mataram, kemarin.

Dalam proses verfak, ujar dia, pihaknya menemukan banyak diantaranya dukungan KTP Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada juga dari Polri. Dalam berkas dukungan bapaslon perseorangan. Terkait temuan itu, pihak KPU dalam hal ini PPS langsung memberikan “kode” tidak memenuhi syarat (TMS). Hal itulah yang menjadi salah satu catatan pihak Bawaslu.

Meskipun sebut Hasan, men-TMS-kan KTP dukungan ASN, Polri dan TNI dibolehkan dalam aturan. Karena termasuk pihak yang dilarang dalam memberikan dukungan. “Nanti di forum rekapitulasi atau rapat pleno kami akan mempertanyakan dasarnya mereka men-TMS-kan,” kata Hasan.

Sebab, kata Hasan, terlihat ada perbedaan perlakukan terhadap masyarakat umum ketika proses verfak syarat dukungan bapaslon jalur perseorang pada Pilkada Kota Mataram 2020. Masyarakat umum yang jika tidak mendukung bapaslon maka harus disodorkan form BA5-KWK oleh PPS. 

“Terhdap pihak yang dilarang (ASN, Polri dan TNI) itu tidak. Tapi nanti di forum rakor rekapitulasi atau forum rapat lain kami akan mempertanyakan,” cetus dia.

Kualitas kinerja pihak KPU benar-benar dipertanyakan Bawaslu. Diantaranya terkiat pertanyaan PPS kepada para “pendukung” ketika memverfak dukungan KTP bapaslon. Kata Hasan, pertanyaan yang diajukan oleh verifikator harusnya berbeda-beda. Misalnya kepada ASN. Harusnya jangan sampai ada pertanyaan mendukung atau tidak.

“Seharusnya bertanya dulu, apa benar saudara namanya ini. Namanya saudara tercantum dalam (berkas dukungan KTP bapaslon). Saudara statusnya sebagai apa? Kan mekanismenya dia harus menunjukkan KTP atau Suket (Surat keterangan). Jika dia ASN. Kan saudara ini ASN, kok kenapa ada di sini (dalam berkas dukungan KTP bapaslon),” cetua Hasan.

“Jangan langsung bilang saudara mendukung atau tidak. Pertanyaan itukan sudah seperti ASN ini sudah pernah mendukung. Itukan nggak boleh. Beda-beda model pertanyaannya. Atau diseragamkan saja. Lihat KTP atau Suketnya. Jika memang dia ASN, iya sudah itu kewenangannya dia (KPU) men-TMS-kan,” jelas dia.

Hasan menambahan, ada juga ditemukan dukungan KTP orang terpapar Covid 19 dalam proses verfak. Dalam aturan, sebut dia, verfak terhadap orang yang terpapar atau yang sakit memang dibolehkan lewat video call oleh Liaison Officer (LO) atau tim penghubung.

“Hasil pengawasan kami sampai dengan saat ini, tidak ada verifikasi yang dilakukan lewat video call,” tutur dia.

“Kemarin kami dorong bapaslon dan KPU. Kalau memang benar-benar dia mendukung, its okey. Kalau tidak mendukung kan harus di BA5. Dia harus tandatangani BA5,” terang Hasan.

Diketahui, KPU Kota Mataram tengah memverfak syarat dukungan KTP bapaslon perseorangan Dianul Hayezi dan H Badrun Nadianto pada Pilkada Kota 2020. Proses verfak digelar selama 14 hari. Dimulai sejak 27 Juni hingga 10 Juli 2020 oleh PPS. Jumlah dukungan KTP Dianul Hayezi dan H Badrun Nadianto yang diverfak sebanyak 13.888 berkas di 49 kelurahan.

Sementara, sayarat minimal dukungan KTP bapaslon perseorangan di Pilkada Kota Mataram 2020 sebanyak 24.922 berkas. Jika terdapat kekurangan dukungan KTP,  bapaslon perseorangan diberikan kesempatan untuk melengkali kekurangan dengan jumlah dua kali lipat. Misalnya, ada kekurangan 500 KTP maka yang disiapkan 1.000 berkas. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Perkembangan Covid-19 di Tengah Upaya Menyongsong New Normal di Lotim

Read Next

Paket Dwi-Normal Semakin Berat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *