PRAYA – Pemerintah Desa (Pemdes) Teduh Kecamatan Praya Barat Daya mencatat sebanyak 112 kepala keluarga (KK) masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Selain tinggal di rumah tidak layak huni, tercatat juga masih banyak warga yang numpang di rumah saudara, anak, dan kerabat lainnya.
Kepala Desa Teduh, Jumadil Awal menjelaskan jika kondisi ini banyak di alami orang tua yang suaminya telah meninggal dunia, orang tua jumpo, dan juga orang tua yang masih tinggal satu rumah dengan anaknya yang sudah menikah.
“Fenomena-nya di desa, ketika anaknya menikah dan belum punya rumah orang tuanya mengalah, sehingga orang tuanya berstatus numpang di anaknya,” jelasnya pada Radar Mandalika, kemarin.
Pihaknya menerangkan, jika kondisi ekonomi ini terjadi di masyarakat lantaran warga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. Dimana warga banyak mengandalkan hasil pertanian untuk menyambung hidup, namun penghasilan setiap tahunnya masih jauh untuk bisa digunakan membangun tempat tinggal yang layak.
Lebih lanjut kades mengemukakan, harapan perbaikan ekonomi warga sejauh ini hanya mengandalkan penghasilan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari pantauan-nya, warga yang saat ini tinggal di tempat tinggal yang layak huni merupakan hasil dari bekerja sebagai PMI ke Malasyia maupun ke timur tengah.
Kondisi ini juga sebutnya dipicu kondisi SDM di desa yang masih butuh perhatian. Dimana warga rata- rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang sekolah menengah atas dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Akibatnya anak muda mengambil dua pilihan yakni menikah atau mengadu nasib ke luar negeri PMI untuk bisa memperbaiki taraf hidup dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
“Rata- rata mereka bangun rumah dari hasil sebagai pekerja migrant, sekitar tiga tahun di Malaysia sudah bisa bangun rumah,” jelasnya.
Menyikapi persoalan 112 KK yang saat ini masih numpang dan tinggal di rumah tidak layak huni, pemerintah desa jelasnya masih terus berupaya menjemput program pemerintah agar nantinya masalah RTLH di desa bisa terselesaikan.
Pemdes berharap nantinya akan ada perhatian khusus bagi desa Teduh untuk bisa membantu mengentaskan persoalan RTLH di desa, sehingga warga bisa tinggal di rumah yang layak huni.
Menyinggung kemungkinan penganggaran RTLH dari desa, pihaknya menjelaskan jika kondisi anggaran desa masih belum memungkinkan untuk desa memprogramkan RTLH. Hal ini lantaran masih banyak usulan dari setiap warga di masing-masing dusun yang juga harus diakomodir, sehingga pemdes sejauh ini belum menganggarkan bantuan RTLH dari desa.
“Kecuali kalau kita hanya fokus di RTLH baru bisa, jangan ada usulan lain seperti posyandu dan program lain,” terangnya.(ndi)