Langkah Pemprov Tuntaskan Permasalahan Bagi Anak Pekerja Migran

F Bok 5

IST/RADAR MANDALIKA Sitti Rohmi Djalillah

Jadi PR Besar, Tuntaskan Melalui Program Unggulan Posyandu Keluarga

NTB tercatat sebagai pemasok pekerja migran pada urutan keempat se-Indonesia. Lombok Timur menjadi kabupaten terbesar pengiriman buruh Migran atau TKI selama ini.

JHONI SUTANGGA-MATARAM

KONDISI ekslusi sosial terhadap anak pekerja migran selama ini, sering berwujud pada stigma negatif maupun bullying. Kondisi ini semakin memilukan ketika anak-anak pekerja migran sebagian besar tidak terdata dalam sistem adminduk, daftar penerima bansos, pergaulan bebas dan menikah di usia muda serta pengasuhan tidak layak dan putus sekolah. Dimana kondisi ini kontras dengan anak-anak yang lain.

Menindaklanjuti ini, Pemerintah Provinsi NTB terus berikhtiar menyelesaikan berbagai pemasalahan bagi anak pekerja migran. Posyandu keluarga, selain sebagai fasilitas kesehatan, keberadaannya memang dihajatkan sebagai pusat edukasi yang diharapkan mampu memberikan pencerahan tentang solusi dari berbagai permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah pada Webinar  bertajuk Berbagi Peran Untuk Keberlanjutan Program Peduli Sub Pilar Anak Pekerja Migran di Nusa Tenggara Barat.

Maraknya Pekerja Migran masih menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB. Bukan hanya masalah kesiapan dan keahlian pekerja atau buruh migran sebelum bekerja keluar negeri, namun juga terkait anggota keluarga yang ditinggalkan.

Dalam hal ini, keluarga terutama anak tentu membutuhkan perhatian lebih selama ditinggalkan orang tuanya yang tengah mencari nafkah keluar negeri atau jadi TKI. Dari sinilah kehadiran pemerintah bersama LSM dan organisasi lainnya sangat penting perannya dalam membantu tumbuh kembang anak.

Wagub mengakui, pekerja migran hingga saat ini masih menjadi PR besar di NTB. Sehingga, persoalan ini harus diatasi dari hulu ke hilirnya. Edukasi juga menjadi hal yang paling terdepan dalam menuntaskan permasalahan tersebut.

“Itulah mengapa kami dari Pemerintah Provinsi NTB menginisiasi program unggulan yang namanya posyandu keluarga, dimana Posyandu keluarga ini kita hajatkan agar edukasi terhadap berbagai permasalahan baik itu masalah kesehatan maupun masalah sosial yang kita alami di NTB ini, bisa kita masukkan melalui Posyandu,” katanya.

Dengan kehadiran Posyandu Keluarga, Wagub yakin banyak permasalahan mendasar yang dapat diselesaikan. Untuk itu, Ia berharap keberadaan Posyandu Keluarga di NTB dapat terus ditingkatkan.

“Sehingga pembangunan program itu bukan untuk pemerintah tetapi wujudnya sejatinya untuk masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Lebih lanjut, Umi Rohmi itu mengajak semua pihak terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi dan membantu Anak Pekerja Migran (APM). Pemerintah disebutnya tak bisa bekerja sendiri, melainkan butuh bantuan seluruh kalangan dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di daerah.

“Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh SANTAI ini ada keberlanjutannya dan kemudian kita terus-menerus melakukan kolaborasi sinergi yang sebaik-baiknya, saling mengisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” pungkasnya

Kompleksitas permasalahan pekerja migran tidak boleh menyurutkan semangat pemerintah dalam memberikan pelatihan, pembinaan dan perlindungan terhadap para pekerja migran, termasuk bagaimana memastikan keluarga yang ditinggalkan dapat terjaga dengan baik.

Oleh karenanya Rohmi menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholders dan NGO terkait.

“Kerjasama dari seluruh stakeholder itu manjadi sangat penting, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Peran NGO lainnya sangatlah besar dalam bersama-sama menggotong royongkan, bekerja bersama dalam seluruh elemen masyarakat khususnya yang langsung menyentuh pada masyarakat bawah termasuk mengenai masalah pekerja migran,” tuturnya.

Rohmi juga meyakinkan, jika posyandu keluarga dapat berjalan maksimal dan bersama dengan itu sinergi dengan berbagai stakeholders juga berjalan dengan baik, maka masyarakat secara berkelanjutan dapat teredukasi dengan baik, sehingga program pembangunan bukan hanya untuk pemerintah tetapi berwujud untuk masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB, Ir. Husnanidiaty Nurdin mengapresiasi keberadaan NGO sebagai pendampingan masyarakat yang berada di lapangan.

“Jika kita tidak memiliki orang – orang di lapangan maka kita akan susah. Keberadaan di lapangan adalah kata kunci demi anak – anak mendapat perhatian dan pemenuhan hak – hak dapat tercapai,” Husnanidiaty.

Sementara itu, Suharti yang merupakan Direktur SANTAI (Tunas Alam Indonesia)NTB telah melakukan peninjauan terhadap empat desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur, yakni Desa Wanasaba, Lenek Lauq, Pandanwangi, Pemongkong dan Sukaraja. Dari peninjauan tersebut, sejak Tahun 2017 hingga 2020 terhitung rata – rata terdapat sebanyak kurang lebih 300 jumlah anak pekerja migran.

“Rentan usia yang paling banyak ada pada 0 – 9 tahun ini merupakan usia emas anak – anak harus berada dengan orang tuanya. Strategi yang kita susun dengan pemerintah desa yaitu dengan membangun pengasuhan ditingkat desa dengan memastikan anak – anak berada didalam lingkungan dan keluarga pengganti,” jelas Suharti.

Ia berharap berbagai stigma yang diberikan kepada anak – anak pekerja migran tidak ada lagi, sehingga mereka semua dapat diterima dengan baik sebagaimana anak-anak lainnya di lingkungan sosial mereka.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB salah satu CSO mitra pelaksana Program Peduli di NTB dibawah lembaga payung LPKP Jawa Timur bersama dengan The Asia Foundation dan didukung Pemerintah Australia berkolaborasi dengan Lembaga Mitra Pelaksana (CSO) yang bekerja di wilayah Jawa Timur, NTB, dan NTT.

Direktur Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur, Anwar Solihin berharap semakin banyak kalangan yang turut ambil andil dalam memperhatikan APM. Dengan ini, APM tetap terus mendapat perhatian dari banyak pihak.

“Bagaimana kemudian bisa kita pastikan semua pihak mengambil peran, bagaimana teman-teman dari OPD mengambil peran, dan juga CSO, LSM lainnya mengambil peran dalam melanjutkan Program Peduli yang diinisiasi oleh SANTAI ini,” ujarnya.

Saat ini, ada empat provinsi yang menjalankan program untuk penanganan APM. Empat daerah tersebut yakni, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB dan juga NTT.

“Kami ingin menekankan bahwa kelompok masyarakat marginal termasuk APM, seharusnya sekali lagi menjadi kewajiban negara, kewajiban pemerintah, kewajiban OPD. Karena itu teman-teman LSM melakukan tapi pasti akan sangat terbatas baik dari segi waktu maupun sumber daya lainnya,” tutup Anwar.

Sebelumnya, Tim Program Peduli dari Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB, Dodi Sukmayanto  mengatakan jika awalnya Program Peduli menyasar dua desa di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hadirnya Program Peduli kemudian diharapkan dapat memberikan peluang baik bagi anak-anak pekerja migran di NTB.

“Sampai dengan tahun ini, SANTAI mengembangkan kemudian program ini di empat desa, tiga desa di Kabupaten Lombok Timur dan satu desa di Kabupaten Lombok Tengah,” jelasnya.

Kegiatan ini pun diharapkan dapat menghasilkan diskusi yang bisa membangun kerjasama dan sinergi yang baik kedepannya.

 “Kami Yayasan Tunas Alam Indonesia sangat mengapresiasi kepada kita semua, terutama Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten yang ada di NTB, bapak ibu dan rekan yang luar biasa dalam mengawal dan mengembangkan kegiatan yang ada di desa masing-masing,” tutur Dodi.

Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB sendiri merupakan salah satu CSO mitra pelaksana Program Peduli di NTB di bawah lembaga payung LPKP Jawa Timur bersama dengan The Asia Foundation dan didukung Pemerintah Australia berkolaborasi dengan Lembaga Mitra Pelaksana (CSO) yang bekerja di wilayah Jawa Timur, NTB, dan NTT. Dalam kegiatan diskusinya, SANTAI turut pula menghadirkan Kepala DP3P2AKB Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Lombok Timur dan Akademisi Universitas Mataram.(*)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Dengan Pergub Bukti Kepedulian Pemerintah

Read Next

Polisi Ungkap Sindikat Peredaran Narkoba di Sekotong

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *