Lahan Warga, Gubernur: Kapolda Ngomong ke Saya, Selasa Sudah Beres

  • Bagikan
F lahan warga
FOTO DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA BERTAHAN: Terlihat anak-anak tengah bermain di perkampungan tengah Sirkuit Mandalika, belum lama ini.

MATARAM – Gubernur NTB, H. Zulkifliemansyah menanggapi soal munculnya deadline dari warga pemilik lahan di sekitar Sirkuit Mandalika yang belum tuntas dibayar ITDC. Belum lagi munculnya desakan agar dibayar dengan batas waktu penyelesaian sebelum perhelatan superbike 2021.

“(Sebelum WSBK) mestinya bisa. Kapolda ngomong ke saya Selasa (hari ini, red) sudah beres,” terang gubernur di hadapan media, Senin kemarin.

Bang Zul meminta masyarakat tidak berlebihan mengajukan nominal pembayaran lahan. Sebab, sebelumnya sudah ada kesepakatan berapa nilai lahan yang harus diselesaikan termasuk juga nilai appraisal aset masyarakat sebagai ganti rugi untuk mereka. Gubernur tidak ingin melihat kesekapatan yang sudah ada justru diubah kembali, apalagi sampai memanfaatkan kesempatan dimana Presiden Joko Widodo meminta BUMN untuk segera mungkin menyelesaikan lahan warga di lingkar sirkuit itu.

“Kami meminta masyarakat jangan merubah kesepakatan,” pintanya.

Jika kesepakatan pemerintah dengan masyarakat masih dipegang kedua belah pihak, gubernur melihat tidak akan ada masalah. Tinggal masyarakatnya siap dibayar.  “Saya kira nggak ada masalah,” tegasnya.

Gubernur mengatakan hal sebaliknya bisa terjadi. Proses pembayaran bisa lama selesai jika warga merubah kesepakatan awal. Apalagi dengan gampang menaikkan harga yang menyebabkan jumlahnya sampai meningkat miliaran.

“Ini kan repot kita jadinya,” ungkapnya.

Gubernur mengingatkan masyarakat supaya tidak ada permintaan yang aneh -aneh diluar lahan maupaun appraisal aset bangunan mereka.

“Asumsinya begitu. Jangan lagi ada dinaikan-naikan lagi harganya. Pokoknya sesuai dengan kesepakatan aja,” tegasnya lagi.

Kata Bang Zul, pemerintah memastikan lahan warga seluas 1,6 hektare yang kenak imbas proyek Sirkuit Mandalika itu akan tetap diselesaikan. Saat ini pihaknya masih mencari payung hukum supaya tidak melanggar.

“Pokoknya sedang dicari cara penyelesaiannya,” kata Bang Zul.

Di tempat yang sama, Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro mengaku pihaknya sedang mengurus proses pembayarannya. Hal itu sebagai tindaklanjut langkahnya setelah ada komitment presiden yang meminta Menteri BUMN, Erik Tohir untuk segera menyelesaikan lahan warga itu.

“Kami sedang membereskan. Ini tindak lanjut setelah kedatangan pak Jokowi,” terang Bram.(jho)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *