KPU Kota Mataram Digugat

Ketua Bawaslu scaled

Hasan Basri

MATARAM – Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) perseorangan atau independen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 2020, Dianul Hayezi dan H Badrun Nadianto (Dianul-Badrun) menggugat KPU Kota Mataram. Gugatan dilayangkan ke Bawaslu Kota Mataram lantaran berkas dukungan hasil verifikasi faktual (verfak) ditolak KPU.

Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa (HPPS) Bawaslu Kota Mataram, Dewi Asmawardhani mengungkapkan, Bapaslon Dianul-Badrun menggugat KPU Kota Mataram lantaran hasil verfak dukungan perbaikan KTP bapaslon independen dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sengketa yang ditangani Bawaslu ini pun tengah berproses.

“Sekarang masuk pada agenda pemeriksaan alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi,” bebernya pada Radar Mandalika, kemarin.

Sayangnya, Dewi belum bisa dimintai keterangan lebih mendalam terkait sengketa Pilkada Kota Mataram 2020 tersebut. Antara bapaslon independen dengan KPU Kota Mataram. Namun, pembacaan putusan sengketa dijadwalkan Minggu (6/9) sekitar pukul 10.00 wita.

“Kami bertiga selaku Majelis, gak boleh berkomentar dan memberikan informasi atau statement terkait hal ini,” terang dia.

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menerangkan, setiap bapaslon yang merasa dirugikan atas keputusan KPU maka berhak mengajukan sengketa ke Bawaslu. Termasuk bapaslon independen pasangan Dianul-Badrun. Karena ini hak konstitusional bersangkutan.

“Dan sidangnya sudah kita mulai,” ungkap dia.

Dalam hal ini, agenda sidang sengketa ada dua model. Sidang musyawarah tertutup dan terbuka untuk publik. Musyawarah tertutup sudah dilaksanakan. Kini sudah masuk dalam agenda sidang terbuka. Salah satu agenda yang sudah digelar yaitu mendengar jawaban termohon dalam hal ini KPU Kota Mataram.

“Jadi, masyarakat bisa mengakses ke Kantor Bawaslu. Kami sudah menyipakan layar di luar biar bisa dilihat. Agar proses pelaksanaan sidang ini benar-benar transparan,” jelas Hasan.

Dia mengaku banyak sekali materi gugatan yang dilayangkan bapaslon Dianul-Badrun. Hanya saja, dia tidak menyebutkan materi-materi gugatan bapaslon independen tersebut. Yang jelas, sengketa terkait hasil verfak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Mataram.

“Kalau soal materi gak boleh kami sampaikan. Kami hanya menyampaikan soal tata cara atau prosedur pemohon untuk menyampaian permohonannya,” kata Hasan.

Dia menyebutkan, proses sidang musyawarah sengketa maksimal 12 hari. Pihaknya akan memanfaatkan waktu yang ada dengan semaksimalkan mungkin. Pembacaan putusan sengketa dijadwalkan Minggu ini.

“Insya Allah tanggal 6 kami akan putuskan,” beber Hasan. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Minta Audit Ulang Desa Pandawangi

Read Next

PKS-PKB “Cerai”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *