KPK Turun ke NTB, Pertanyakan Dua Kasus Korupsi yang Lambat

  • Bagikan
3433472558
ilustrasi

MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke NTB. Lembaga anti suap ini memplototi dua penanganan kasus korupsi yang lambat di NTB. Di antaranya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian Marching Band untuk SMA/SMK tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) di Politeknik Kesehatan Mataram tahun 2017.

 

“Yang akan diatensi pertama kasus marching band, kedua pembelian Alkes Poltekkes Mataram,” terang Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah V KPK RI, Budi Waluya kepada media di Mataram, Kamis kemarin.

 

Dua  kasus tersebut sejak bergulir hingga saat ini tidak ada kepastian hukum. Sehingga KPK turun ke NTB dalam agenda supervisi Koordinasi dan Supervisi (Korsup).

Supervisi yang dilakukannya itu memenuhi ketentuan antara lain menjadi perhatian masyarakat selanjutnya kasus lebih dari 1 tahun. Sementara selama ini penanganannya selalu bolak balik antara kepolisian dan kejaksaan. Mereka tidak ingin kasus yang tidak ada kepastian hukum itu sampai ada pihak yang mengintervensi.

 

“Merching Band dan Alkes (kasus) sudah lama. Kedua selain lama juga mendapatkan perhatian serius publik,” sebutnya.

“Kasus ini harus ada kepastian hukum,”tambahnya.

 

Sebelumnya, KPK telah mendatangi Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB. Pasalnya, kedua kasus korupsi ini masuk dalam supevisi KPK lantaran ditemukan hambatan yang dihadapi yaitu, penetapan kerugian keuangan negara dan pemeriksan saksi-saksi serta ahli.  KPK juga mendatangi Inspektorat untuk mengkonfirmasi.

 

“Kita lakukan identifikasi dan konfirmasi penugasan perhitungan kerugian negara oleh inspektorat ada berapa, kedua kita identifikasi ada berapa sebenarnya,” terangnya.

 

KPK dalam hal ini ingin membantu penyelesaiannya. Jika tidak ada kepastian hukum tentu kasus tersebut akan dilimpahkan ke lembaga antirasuah tersebut.

 

“Diharapkan tahun 2022 sudah ada kepastian hukum,” harapnya.

 

Seperti diketahui, kasus pengadaan alat kesenian marching band untuk SMA/SMK tahun 2017 hasil audit BPKP Perwakilan NTB sebelumnya dianggap belum harga kemahalan.

Untuk diketahui, anggaran pengadaan alat marching band  bersumber dari APBD NTB tahun 2017 senilai Rp 2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp 1,7 miliar itu diperuntukkan bagi lima SMA/SMK negeri. Lalu Rp 1,06 miliar bagi empat sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark up harga barang. Kerugian negaranya sebesar Rp 702 juta sesuai hitungan BPKP Perwakilan NTB.

 

Dalam kasus ini telah ditetapkan dua orang tersangka. Mereka ialah  MI  PPK dan Direktur CV. EE, LB. Pengadaan alat dilakukan dua dalam tahapan. Tahap pertama Rp1,57 miliar untuk dibagikan ke lima SMA Negeri. Tahap kedua Rp 982,43 juta untuk empat SMA swasta.

 

Kedua kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) di Politeknik Kesehatan Mataram.

Pengadaan ABBM ini bersumber dari APBN yang disalurkan melalui Kemenkes RI di tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp27 miliar dan kembali direvisi menjadi Rp19 miliar.  Pembelian item barang ABBM dilakukan melalui e-Katalog. Namun ada juga secara langsung melalui sistem tender dan dimenangkan oleh tujuh penyedia item alat dan 11 distributor. Kasus itu mulai diusut setelah ada temuan Rp4 miliar dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes RI.

 

Sementara itu, Kasatgas II Wilayah V KPK, Abdul Haris menyinggung terkait dugaan koruspi pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara dengan perhitungan kerugian Negara sebesar Rp. 742.757.112,79 yang melibatkan Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridwan yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB September 2021.

 

Menurutnya, kasus tersebut bukan menjadi atensi KPK. Pasalnya kasus tersebut saat ini masih sedang ditangani Kejati NTB.  “(Yang itu) lagi jalan terus penanganannya. Soal Atensi (kasus) itu belum karena jalannya lancar lancar saja,” terang Haris.

 

Dijelaskannya, KPK tidak bisa melakukan intervensi dalam sebuah kasus yang penanganannya sedang berjalan. “Penyidik itu punya independensi. Kami tidak punya hak untuk ingin tahu atau kepo selama sudah ditangani oleh Kejati,” katanya.(jho)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *