Kondisi Keuangan Memburuk, Dewan NTB Dorong Pemprov Angkat Utang

1625528016254

JHONI SUTANGGA/ RADAR MANDALIKA Sambirang Ahmadi – Ruslan Turmudzi

MATARAM – Pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir. Konsentrasi uang daerah sebagian besar untuk kebutuhan pencegahan virus menular ini. Dampaknya sekarang uang pemerintah daerah NTB memburuk. Sebelum APBD-P tahun 2021, daerah harus mengejar kekurangan anggaran diangka Rp 392,1 miliar.
“Kebutuhan anggaran perubahan wajib ada. Karena belanja wajib ditunda termasuk belanja pegawai negeri, gaji, BPJS dan lain-lain,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi kepada media.
Katanya, eksekutif harus mampu mengejar target. Dewan meminta apapun dan bagaimanapun cara yang harus ditempuh. Sambirang mengatakan, belanja wajib pemerintah itu awalnya sudah dianggarkan di APBD murni tetapi mengingat ada rerfokusing yang banyak tersedot pada sektor kesehatan, sehingga posisinya digeser di APBD-P. Jika Pemprov tidak mampu bisa mengejar target maka pembiaan belanja wajib terancam.
“Kita (DPRD-Pemprov) canangkan belanja cukup besar kalau tidak terpenuhi tentu tidak bisa terealisasi belanja itu,” terang politisi PKS itu.
Katanya, ratusan miliar itu harus bisa dikebut dari dari seluruh pendapatan yang ada. Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) misalnya akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lima sektor
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Catatan komisi III ditingkat kepatuhan pajak masih berada di angka 50 persen.
“Makanya sekarang petugas pajak door to door supaya target PKB terpenuhi,” ujarnya.
Dirinya juga mendorong OPD terkait bisa maksimal di BBNKB. Pasalnya, berkaca tahun lalu target pada item itu tidak tercapai. “Nah sekarang gimanapun caranya harus terpenuhi 100 persen,” pintanya.
Sambirang menjelaskan, target APBD tahun ini sebesar Rp 5,4 triliun sudah diketok. Sementara dari asumsi belanja mencapai Rp 5,5 triliun. Kondisi saat ini saja Pemprov masih kekurangan ratusan miliar. Sebetulnya sesuai revisi RPJMD. Harusnya tahun ini target APBD NTB di angka Rp 6 T. Yang Rp 5,4 T itu idealnya di tahun 2019. Namun semua itu disebabkan kondisi Covid-19.
“Kegiatan di murni (tahun ini) ditunda bukan berarti dibatalin. Ditunda pelaksaannya harusnya di murni (dikerjakan) tapi dilaksanakan di APBD Perubahan,” bebernya.
Menurut Sambirang, untuk menyehatkan keuangan, Pemprov didorong melakukan upaya kreatif financing sharing, mencari suntikan dari pihak lain dengen cara melakukan pinjaman (ngutang, red).
“Pemprov belum pernah melakukan peminjaman. Kita dorong melakukan kreatif financing sharing dengan pihak luar. BUMN misalnya ditugaskan negara untuk membantu pembiyaan di daerah, ia bisa berhutang di sana,” sebut dia.
Jika melihat pada kondisi fiskal yang makin rendah dengan tingkat belanja yang tinggi ideal yang harus dihutang sebesar Rp 1 Triliun. Meminjam bisa di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan. Atau bisa juga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero.
“Hitungan harus berhutang kurang lebih 1 triliun. Baru bisa betul-betul sehat APBD (Pemprov). Kita bisa tuntaskan jalan, belanja lain baik program unggulan maupun Pokir Dewan yang tertunda karena rerfokusing,” terangnya.
Dalam RPJMD yang harus dituntaskan misalnya, infrastruktur jalan tahun jamak yang menelan anggaran Rp 750 miliar hingga 2023. Hitungan awal, setiap tahun harus terkucurkan senilai Rp 250 M. Namun itu tidak bisa tercapai lagi lagi karena Covid-19.
Hal yang sama juga diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Rulsan Turmudzi. Ruslan juga mendorong Pemprov agar melakukan langkah berhutang kepada pihak ketiga. Ruslan secara detail merincikan kondisi keuangan dimana pendapatan daerah di APBD murni hanya diangka Rp 186,4 M ditambah defisit senilia Rp 11 Milyar sesuai temuan BPK. Pendapatan sejumlah Rp 186,4 M itupun bersifat earmark (terkunci) alias harus dialokasikan untuk belanja wajib. Sementara kebutuhan wajib di semua OPD di APBD-P sebesar Rp 394 M sekian. Jika ditotalkan beban pada APBD P diangka Rp 408 M.
Dari hitungan Ruslan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemprov di tahun ini harus bisa mendapatkan pinjaman diangka Rp 300 an Milyar. Hal ini jika melihat kondisi daerah pada aspek peningkatan PAD sangat sulit terjadi. Mengingat pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19 saat ini sangat lemah.
“Belum lagi pembiayaan percepatan jalan Rp 750 M. Sehingga ini alasan kenapa Pemrov penting berhutang. Kan diperbolehkan dalam Undang-Undang,” kata Ruslan terpisah.
Politisi PDI-P itu mengatakan jika dikalkulasikan keseluruhan kebutuhan Pemrov harus mampu meminjam diangka Rp 750 Milyar. Meski demikian, pihak ketiga tentu akan melakukan analisis tertentu misalnya akan dilihat kemampuan daerah untuk membayar. Pemberian hutang itu pun tidak mungkin akan diberikan secara cash melainkan ada tahapan yang harus dipenuhi.
“Saya kira bisa lah (diberikan pinjaman). Tapi semua itu menjadi alasan kenapa sangat penting berhutang,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Julukan “King Of Lip Service”, HMI Loteng Dukung

Read Next

Catat! PPKM di NTB Sampai Hari Raya Idul Adha

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *