Catat! PPKM di NTB Sampai Hari Raya Idul Adha

F pedagang 1

DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA AKAN DIBATASI: Seorang pedagang asongan tengah menawarkan barang dagangan kepada pengendara di simpang empat Seweta, Mataram.

MATARAM – Pemerintah provinsi NTB akhirnya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Gubernur Zulkifleimansyah langsung mengeluarkan Surat Edaran bernomor : 180/07/Kum/ Tahun 2021. Gubernur akan memberlakukan PPKM secara ketat mulai hari ini (kemarin) hingga 20 Juli (Hari Raya Idul Adha)
“Kami sudah dapat salinannya,” beber Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Zainal Abidin yang konfirmasi, Senin kemarin.
Beberapa ketentuan di PPKM tersebut, aktivitas perkantoran dibatasi. Pegawainya masuk 50 persen (Work From Office) dan bekerja di rumah 50 persen (Work From Home). Kedua pusat perbelanjaan, mall, pusat perdangan juga dibatasi. Maksimal 25 persen dan buka sampai pukul 20.00 Wita.
Selanjutnya, untuk tempat warung makan/ lapak/ jajanan juga maksimal 25 persen. Lalu rapat seminar pertemuan lainnya harus dihadiri maksimal 25 persen dari kapasitas semula. Kegiatan Seni Budaya, sosial kemasyarakatan juga dibatasi sampai 25 persen termasuk area publik dan lokasi wisata umum juga 25 persen. Semua kegiatan tersebut wajib menerapkan Prokes Covid-19.
Untuk pelayanan dasar, kesehatan, pangan, pelayanan dasar, konstruksi, pelayanan publik perbankan tetap diharuskan beroperasi semula sayangnya tidak ada pembatasan, hanya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan pengaturan teknis Kementerian terkait dengan Prokes ketat.
Selanjutnya, untuk rumah ibadah tetap diperbolehkan berkegiatan semula termasuk juga untuk transportasi umum dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan Prokes lebih ketat.

Sementara, Kepala Biro Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Gani mengaku SE tersebut lama selesai mengingat banyak sekali SE lainnnya yang harus dituntaskan. Termasuk dasar pelaksaan itu mengcau dengan surat Kementerian Perhubungan, Kemeneterian Dalam Negeri dan Juga Laksar Covid-19 pusat.
“Banyak sekali kita kerjakan. Kenapa terlambat jadinya,” kata Gani dikonfirmasi.
Ditambahkan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengatakan kondisi Covid-19 saat ini jauh lebih parah terlebih dengan bermunculnya varian baru. Pemerintah dan masyarakat tidak lagi dihadapkan pada titik nol melainkan lebih dari itu. Dimana mana kasus meningkat. Malah sekarang ini banyak pasien yang meninggal di rumah mereka sebelum sampai ke Rumah Sakit (RS).
“Covid-19 ini jauh lebih parah,” kata Mori terpisah.
Untuk itu pemberlakukan PPKM sangat mendesak. Sebetulnya penerapan PPKM itu, lanjutnya secara tidak langsung daerah menerapakan lockdown. Seluruh aktivitas dibatasi. Mori mengatan NTB tidak lagi menerapkan skemal rapid melainkan test polymerase chain reaction (PCR).
“NTB sudah masuk model tes PCR bukan Rapid lagi. Tadinya PCR itu di Bali, Jawa, Kalimanta Barat, Sekarang Lombok sudah terapkan PCR. Karena ini varian baru harus diantisipasi. Lebih ngeri,” sebut Mori.
Politisi Gerindra itu mengatakan, langkah PPKM Pemprov sudah tepat. Sebab jika varian baru sudah masuk ke NTB maka dipastikan semuanya bisa colaps. Pemprov akan kualahan dengan vaksinasi termasuk Fasilitas Kesehatan (Faskes) tidak akan mampu mengatasi pasien.
“Sebenernya kita lockdown. Sukur- sukur setelah tanggal 21 Juli longgar, PPKM tidak diperpanjang. Kalau diperpanjang wah kita nggak tahu,” bebernya.
Dampak dari kondisi yang paling dirasakan di aspek keuangan daerah. Selama ini pajak kendaraan baru masuk sebagai pendapatan Pemprov, faktanya daya beli masyarakat berkurang. Beberpa daerah di NTB terlihat kesulitan. Lombok Barat, PAD terbesar di kawasan Senggigi, sekarang ini Senggigi sudah terlihat sepi. KLU pun demikian kekosongan pengunjung di tiga gili mengahanguskan pendapatan puluhan miliar dalam satu tahun.
“Kalau PAD berkurang otomatis belanja akan dikurangi,” kata pria yang juga pakar ekonomi itu.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kondisi Keuangan Memburuk, Dewan NTB Dorong Pemprov Angkat Utang

Read Next

SMAN 9 Mataram Rancang Program Internasional

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *