MATARAM – Sorotan public terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi SMA/SMK yang dialokasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mencapai ratusan miliar memancing Komisi V DPRD NTB bicara.
“Sebentar kita akan pangggil (Dikbud),” janji anggota Komisi V DPRD NTB, Bohari Muslim, kemarin.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTB itu mengatakan meski pihaknya belum duduk bareng dengan Dikbud namun beberapa sekolah sudah mereka cek langsung di lapangan. Meski sampai saat ini mereka belum mendapatkan masalah di lapangan.
Bohari menegeskan, sesuai Permendikbudristek Nomor 3 tahun 2022 tentang Jukop DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2022 memang DAK saat ini akan dikelola melalui sewa kelola tipe 1.
“Ada beberapa tipe sewa kelola. Sewa kelola satu sampai 3. Yang sewakelola 1 ini ada beberapa material diserahkan ke sekolah. Sekolah itu mencari pekerja tukang. Tetapi toko-toko tempat mereka belanja diusulkan sekolah ke Dikbud. Dia nanti memverifikas siapa ditunjuk dinas,” tegasnya.
Dalam hal ini dewan mengajak semua pihak supaya penetuan siapa yang direkomendasikan dinas ini bisa dikawal bersama. Apakah benar Dikbud itu melalukan verifikasi.
“Tugas kita semua bagaimana mengawasi mereka yang melalukan verifikasi,” katanya.
Komisi V mengaku pihaknya belum mengetahui apa sebetulnya yang diributkan publik. Justru jika terjadi multitafsir dari Permendikbud itu, dia mengajak publik supaya bersama membedahnya.
“Tolong dikaji bareng-bareng,” pesannya.
Bohari pun mengaku jika ada rumor yang berselewaran bahwa ada pihak pihak yang diuntungkan, ia tidak bisa komen apa-apa. Bahkan pihak Rohmi dalam hal ini merasa tidak ada yang diserang (kepentingannya).
“Ndak ada yang diserang. Kalau ada info-info serang kepentingan (Rohmi) itu tolong dicek di lapangan,” tegasnya.
Selaku komisi yang bermitra dengan dunia pendidikan, pihaknya memastikan supaya sekolah lebih fokus saja meningkatkan kwalitas didikan. Sementara Dikbud juga diminta lebih terbuka dalam pengelolaan DAK ini.
Disinggung dengan sekolah swasta yang jarang dapat DAK, Bohari mengaku mereka tidak paham cara mengisi Dapodik. Dalam hal ini Bohari meminta supaya Dikbud bisa lebih membimbing mereka. Sehingga tidak ada kesan mereka yang lembaga swasta disampingkan.
“Makanya kami waktu RDP dengan Kemendikbud itu kita minta supaya diilakukan pembinaan, sosialiasi. Jangan semacam dibiarkan begitu saja,” terangnya.
Data yang didaptkan Radar Mandalika, dari total anggaran DAK fisik pendidikan itu, anggaran bidang pendidikan SMK tahun ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlahnya mencapai Rp 98 miliar. Terdiri dari pekerjaan fisik sekitar Rp 54 miliar dan untuk pengadaan peralatan sekitar Rp 40 miliar. Proyek DAK fisik senilai Rp 153 miliar tersebut akan mulai dikerjakan nanti pada pertengahan Agustus sampai Desember 2022.
Perdebatan terjadi antara mekanisme sewa kelola tipe 1 dan sewa kelola tipe tiga. Sistem swakelola tipe 1 itu diterapkan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional DAK. Tidak tender. Sistem swakelola tipe 1 sudah melanggar juklak dan juknis pelaksanaan DAK tahun 2022 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2022 pasal 8 ayat 1 dan ayat 3. Sistem swakelola tipe 1 ini, calon supplier atau calon pekerja akan melakukan pendaftaran lewat sekolah yang bersangkutan, kemudian daftar-nya akan diteruskan ke pihak PPK Dikbud NTB untuk diseleksi yang memenuhi syarat atau tidak. (jho)