LOBAR—Data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Lombok Barat (Lobar) yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab dari data kementerian itu, di Lobar terdapat sekitar 7.349 Anak Tidak Sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sedang menindaklanjuti data itu dengan turun verifikasi dan validasi (verval) di lapangan.
“Itu (7.349 ATS) data Kementerian. Tugas kami sekarang memverifikasi lagi data itu,” terang Kepala Dinas Dikbud Lobar, Lalu Najamuddin beberapa waktu lalu.
Menurutnya, penyebaran data ATS itu di 10 kecamatan di Lobar. Pihaknya langsung cepat melakukan penanganan atas persoalan itu. Ribuan anak tidak sekolah ini, merupakan akumulasi dari data tahun-tahun sebelumnya. Langkah penanganan pun dilakukan pihaknya, dengan membentuk Pokja di masing-masing sekolah untuk memverifikasi dan validasi data tersebut.
“Kami paling cepat progresnya dalam upaya penanganan ATS ini,” klaimnya.
Menurut Najamuddin, pihaknya akan memastikan apa faktor atau penyebab kenapa terjadi ATS ini. Baik dari sisi ekonomi atau kurang mampu, pernikahan dini, faktor broken home, atau ditinggal orang tua merantau.
“Banyak faktor juga,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, nantinya setelah mengidentifikasi penyebabnya, langkah penanganan tepat bisa dilakukan. Baik dengan bantuan beasiswa hingga cara lainnya.
“Kalau miskin ekstrem dikoordinasikan dengan Dinsos untuk dimasukkan ke Sekolah Rakyat. Yang pasti jangan sampai mereka tidak sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr. Syamsuriansyah prihatin dengan kondisi itu. Di tengah program pemerintah pusat yang gencar dilakukan untuk mendukung peningkatan pendidikan dengan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, justru masih ada kasus anak yang tidak sekolah.
“Ini yang harus diketahui apa penyebabnya 7.349 ATS di Lobar? Apakah putus sekolah, tidak mampu biaya, atau faktor lainnya, ini menjadi kajian kita bersama,” terang pria yang akrab disapa Dr. Syam itu.
Politisi Perindo itu meminta Dikbud untuk bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan sekolah melakukan verval di lapangan atas data itu. Sebab kondisi masyarakat sangat diketahui oleh pemerintah desa, termasuk penyebab anak itu tidak sekolah.
“Kita minta bidang Pendidikan Dasar dan PAUD Dikbud untuk segera menindaklanjuti data itu,” pintanya.
Kondisi ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Sebab data itu akan mempengaruhi capaian penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang indikator penilaiannya dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terlebih sejauh ini Pemda Lobar sudah cukup berhasil meningkatkan kembali posisi Lobar di ranking 4 IPM tertinggi di NTB.
“Karena saya selalu menekankan bagaimana anak-anak kita di Lobar ini indikator harapan lama sekolahnya tinggi, mulai dari usia 7 tahun sampai perguruan tinggi. Pemda ayo kita buka mata kita atas kondisi ini,” pungkasnya.(win)