Ketua RT di Mataram Dapat Insentif 250 Ribu Per Bulan

F Walikota

DOK/RADAR MANDALIKA H Ahyar Abduh

MATARAM – Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Mataram akan menghirup udara segar di tahun 2021. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram sudah memastikan alokasi anggaran untuk pemberian insentif bagi Ketua RT yang jumlahnya sekitar 1.800 orang di 325 lingkungan se Kota Mataram. Besaran insentif yang akan diterima Rp 250 ribu per bulan per orang.

Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh menyampaikan, pemberian insentif bagi Ketua RT merupakan program baru yang akan direalisasikan di tahun depan. Akan tetapi, program tersebut sebetulnya sudah sejak lama diusulkan agar Ketua RT bisa menerima insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Cukup banyak RT kita sampai 1.800 orang. Memang nilainya (insentif) tidak terlalu besar hanya Rp 250 ribu per bulan,” ungkap dia usai acara Rapat Paripurna Penetapan Rancangan APBD Kota Mataram tahun 2021, di Gedung DPRD Kota Mataram, kemarin (30/11).

Yang penting kata Ahyar, Pemkot Mataram sudah memutuskan atau meluncurkan program pemberian insentif untuk Ketua RT di tahun 2021. Yang sebenarnya sudah lama diusulkan. Kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keberadaan semua Ketua RT yang menjadi ujung tombak pembangunan dalam melayani masyarakat kota.

“Ini sudah menjadi suatu program Pemerintah Kota Mataram, bahwa kita mulai memberikan insentif bagi RT-RT kita,” ungkap Wali Kota Mataram yang masa jabatannya akan berakhir Febuari 2021 mendatang.

Hanya saja, Pemkot Mataram hanya baru bisa memberikan insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan per orang. Besaran insentif Ketua RT itu tentu didasarkan atas kondis anggaran daerah. Terlebih pendapatan daerah Kota Mataram tergerus akibat pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19.

“Tentu nanti kedepan itu tergantung dari pendapatan kita. Tentu akan bisa ditingkatkan,” cetus Ahyar.

Lebih lanjut, Pemkot Mataram juga menanggung atau mengakomodir semua pegawai non-ASN untuk menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) sekitar 4.000 orang, Guru Tidak Tetap (GTT) sekitar 1.400 orang, dan kader terpadu sebanyak 1.700 orang.

“Semua GTT dan PTT kita asuransikan jaminan keselamatan kerja. Semuanya sudah dimasukkan asuransi keselamatan kerja,” kata Ahyar. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

35 Tahun Jalan Tidak Pernah Diperbaiki Pemerintah

Read Next

Jaksa Bidik Bujak dan Peresak

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *