MATARAM — Proses konversi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perseroda milik daerah di Nusa Tenggara Barat menuju sistem syariah terus dimatangkan. Direksi BPR menyebut transformasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di NTB.
Direktur BPR NTB Faisal menjelaskan dukungan terhadap konversi tersebut juga datang dari berbagai pihak, termasuk dalam upaya memperkuat lembaga keuangan daerah berbasis syariah.
“Beliau mendukung keputusan kita untuk menjadi syariah agar ekosistem syariah di NTB berjalan. Lembaga keuangan milik daerah sudah ada Bank NTB Syariah untuk kredit komersial, kemudian Jamkrida Syariah untuk penjaminan. Tinggal kami di sektor UMKM yang harus segera menjadi syariah,” ujarnya.
Ia berharap proses konversi dapat berjalan lancar dan selesai secepatnya. Bahkan, pihaknya menargetkan momentum Hari Ulang Tahun NTB menjadi titik awal resmi perubahan status tersebut.
“Semakin cepat semakin baik. Kami berharap saat ulang tahun NTB nanti sudah bisa menjadi syariah,” katanya.
Menurutnya, setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disetujui, pihak BPR akan melanjutkan proses pengajuan izin prinsip konversi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejumlah penyesuaian sistem juga akan dilakukan, termasuk pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
“Tentu ada beberapa perubahan sistem dari konvensional ke syariah, tapi tidak terlalu lama. Kemudian penetapan Dewan Pengawas Syariah juga sedang diproses,” jelasnya.
Dari sisi permodalan, BPR NTB disebut dalam kondisi sangat kuat dan telah melampaui ketentuan minimum OJK.
“Kalau dari modal, kami sudah jauh di atas syarat OJK. Ketentuan modal inti 12 persen, kami sudah di atas 40 persen,” ungkapnya.
Selain itu, rasio keuangan sepanjang 2025 juga dinilai cukup baik. Meski demikian, pihaknya mengakui angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) masih berada di atas standar OJK.
“NPL standar OJK itu 5 persen, sementara kami masih di angka 14 persen. Karena memang ekosistem BPR ini banyak bermain di sektor UMKM yang sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi,” katanya.
Ia menjelaskan mayoritas portofolio pembiayaan BPR berada di sektor pedagang pasar dan pelaku usaha kecil dengan rata-rata pinjaman Rp5 juta hingga Rp10 juta.
Ke depan, setelah resmi menjadi syariah, BPR NTB optimistis dapat memperluas peluang usaha, termasuk menghadirkan layanan pembiayaan gadai syariah untuk masyarakat ultra mikro.
“Nanti ada pembiayaan gadai syariah yang sangat menyentuh masyarakat. Dalam 15 sampai 20 menit pembiayaan bisa cair, tidak perlu menunggu berhari-hari,” ujarnya.
Layanan tersebut nantinya akan dioperasikan langsung oleh pihak BPR tanpa bekerja sama dengan pihak lain.
“Kami akan menjadi operator sendiri. Jadi masyarakat bisa langsung datang ke kantor BPR untuk proses gadai,” tambahnya.
Sementara itu, terkait target penurunan NPL, manajemen menargetkan angka kredit bermasalah bisa turun ke level satu digit pada akhir 2026.
“Target kami 31 Desember 2026 NPL sudah di bawah 10 persen,” katanya optimistis.
Ia menambahkan, sejumlah langkah penanganan kredit bermasalah sedang dipersiapkan, mulai dari write off hingga kemungkinan proses lelang terhadap aset tertentu.
“Insya Allah dengan dukungan komisaris utama dan semua pihak, target itu bisa tercapai,” pungkasnya.(jho)