ITDC Bantah Tudingan Pakar PBB

IMG 5370 1

FOTO DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA PEMBEBASAN: Sejumlah bangunan rumah bedek yang belum digusur di dekat lintas sirkuit Mandalika.

PRAYA—Desakan pakar PBB pada pemerintah Indonesia untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum pada keberlangsungan proyek pembangunan di KEK Mandalika Loteng direspons santai pihak ITDC.

Hal ini karena laporan yang diterima oleh pihak PBB terkait proyek pariwisata yang telah menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap masyarakat adat Sasak dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela hak asasi manusia tidaklah benar.

Sebab, pihak ITDC selama ini melaksanakan pembebasan lahan, baik itu lahan enclave, klaim maupun melaksanakn relokasi berdasarkan meknisme serta aturan yang ada.

Kepala Devisi Konstruksi ITDC, Haris Joko Santosa menyatakan,  segala tahapan proses pembebasan lahan yang dilaksanakan dari enclave, klaim maupun pelaksanaan relokasi berdasarkan mekanisme maupun ketentuan yang berlaku.  Selain itu, pihaknya juga tetap menjunjung tinggi hak dari masyarakat setempat.

“InsaAllah tidak ada kami melaksanakan perampasan lahan maupun lainnya.  Kami tetap berjalan dengan aturan yang ada. Bahkan kami melibatkan semua instansi terkait dalam pelaksanakan pembebasan lahan ini,” ungkapnya, kemarin.

Ia mengaku, pembangunan proyek di KEK Mandalika hingga saat ini belum ada masalah. Mengingat pengerjaan proyek masih berjalan seperti yang diharapkan. Pembangunan infrastruktur terus akan dilaksanakan sampai 2025 mendatang. Bahkan, pada tahun ini sudah dilaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Infrastruktur senilai 1,7 triliun  hingga tahun 2023. 

“Sedangkan untuk Jalan Kawasan Khusun (JKK) sirkuit sudah mencapai 60 persen,” ucapnya.

Ia menegaskan, pihaknya optimis pembangunan segala proyek ini akan tuntas sesuai dengan waktunya. Terlebih melihat dukungan masyarakat yang semakin tinggi.

 “Pembangunan KEK Mandalika maupun Sirkuit ini sangat mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat juga. Karena mereka percaya keberadaan KEK dan Sirkuit nantinya akan membuat ekonomi masyarakat akan semakin meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, sebelumnya Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, Arie Prasetyo menyampaikan, terima kasih atas dukungan Pemerintahmelalui Kemenparekraf RI, KSP, KPPIP, Kementerian ATR/BPN dan LMAN, Pem-prov NTB serta Pemkab Lombok Tengah dalam mendukung percepatan pembangunan TheMandalika khususnya terkait pembebasan lahan di area JKK.

“Kami juga sampaikan terima kasih kepadawarga yang telah melepaskan asetnya dan secara sukarela membongkar bangunan diatas lahannya. Hal ini menunjukkan dukungan dan kesadaran masyarakat atas manfaat pengembangan The Mandalika bagi peningkatan perekonomian di NTB khususnya daerah penyangga The Mandalika secara jangka panjang,” ujarnya.

Ia menegaskan, kerelaan masyarakat untuk melepaskan lahan mereka merupakan buah dari pen-dekatan humanis yang kami lakukan selama proses pembebasan lahan enclave berlangsung. Dalam prosesnya, pihaknya menitikberatkan pada upaya dialog dan persuasif dengan pemilik lahan enclave sehingga pemilik lahan memahami manfaat proyek ini bagi keluarga mereka di masa datang dan akhirnya bersedia melepaskan tanah mereka.

“Selain itu, proses pembebasan lahan enclave telah dilaksanakan sesuai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemenuhan hak-hak masyarakat selalu menjadi perhatian kami,” jelasnya.  (jay)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kades Kecewa, Rekrutmen Marshal MotoGP Tidak Transparan

Read Next

Proyek Bypass BIL-Kuta Baru 50 Persen

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *