MATARAM – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Islamic Center Hubbul Wathan berlangsung khidmat dan terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Sabtu (02/5).
Upacara yang dipusatkan di jantung Kota Mataram itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Hj Sari Yuliati. Kehadirannya dinilai membawa harapan baru, khususnya bagi dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat, terutama bagi para guru swasta yang masih memperjuangkan status kepegawaian.
Dalam amanatnya, Sari menegaskan bahwa tema Hardiknas tahun ini,
“Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, mengandung makna mendalam. Menurutnya, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Mulai dari guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat hingga dunia usaha dan industri harus berperan aktif. Ini adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendekatan whole-of-society menjadi strategi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, sekaligus memastikan pemerataan akses tanpa diskriminasi, baik dari sisi geografis, sosial, maupun ekonomi.
Lebih lanjut, Sari menegaskan bahwa peringatan Hardiknas harus menjadi momentum refleksi bersama. Keberhasilan pendidikan, kata dia, hanya dapat tercapai jika seluruh pihak menjalankan perannya secara nyata dan berkesinambungan.
Ia juga mengaitkan momentum ini dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya pada penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesetaraan. Sebagai wakil rakyat dari NTB, Sari menyatakan komitmennya untuk terus menekan angka putus sekolah di daerah. Ia mengungkapkan, berbagai program beasiswa telah berhasil diperjuangkan, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang menyasar ribuan pelajar di Lombok.
“Tidak boleh ada lagi anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kesejahteraan guru, khususnya guru swasta di madrasah. Saat ini, pihaknya tengah memperjuangkan agar mereka dapat diakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pengakuan negara terhadap guru harus merata, termasuk guru madrasah yang belum memiliki kepastian status,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sari juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenag NTB Zamroni Aziz beserta jajaran, para tokoh agama, kepala madrasah, guru, dan seluruh insan pendidikan yang terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di NTB.
Ia berharap, semangat Hardiknas 2026 yang dipusatkan di Islamic Center Hubbul Wathan dapat terus menggelorakan komitmen bersama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. (jho)