Hubungan Masyarakat dengan ITDC Tidak Pernah Baik

WhatsApp Image 2020 09 11 at 03.43.14

FOTOKHOTIM/RADARMANDALIKA.ID PROTES: Seorang ibu yang tidak terima tanahnya digusur oleh pihak ITDC, Jumat kemarin.

 PRAYA – Pembersihan area kawasan sirkuit MotoGP di Kuta, Kecamatan Pujut berlangsung menegangkan, Jumat kemarin. Seorang ibu yang mengklaim tanah miliknya teriak histeris di hadapan petugas. Sementara, polisi mempertebal pengamanan di lokasi. Termasuk melibatkan Satpol PP dan TNI. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah mempercepat pembangunan sirkuit oleh pihak PT. ITDC anak perusahaan BUMN. Tidak tanggung-tanggung, ada 862 personel gabungan diterjunkan.

Ketua Tim Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika, AKBP Awan Haryono menyampaikan, proses ini akan berlansung dalam kurun waktu empat sampai dengan enam hari kedepan. Target di 3 titik yakni di lhan Masrum seluas 1,68 hektare, kemudain Amak Karim seluas 60 Are dan  Juhardi seluas 33 Are, sehingga total keseluruhan mencpai 2,5 hektare.

“Sengketa lahan ini  dilakukan denga verifikasi dan sandingan antara surat milik warga, ITDC, Polri, dan Pegadilan supaya jelas secara perolehan baik harga maupun kepemilikan,” ungkapnya di lokasi.

Ditambahkan Manager ITDC, Karioka menyampaikan, target sirkuit MotoGP ini harus sesuai denga target dan tidak molor dari jadwal, mengingat pengerjaan sampai saat ini sudah mencapai  75 persen. Sekarang pada tahap pengaspalan, dimana pengaspalan ini berbeda dengan jalan pada umumnya mengingat tidak boleh terputus pada tahap satu dan dua, dan tidak boleh ada sambungannya.

“Proyek ini harus selesai di bulan Juni 2021, sehingga pada bulan  Juli sampai dengan September dilakukan pengecekan oleh Dorna, dan bulan Oktober pelaksanaannya,” jelas dia.

Sementara adannya lahan yang belum di bayar dan klaim tanah merupakan tugas ITDC, dimana untuk itu perlunya berkoordinasi kepastian tanah yang belum terbayar dengan total yang belum selesai sesuai  dengan SK Bupati sekitar 10 hektare.

”Tanah inklaf sedang proses, dan tanah klaim sedang diverifikasi oleh tim gubernur supaya semua jelas,” ungkapnya.

Pihak keluarga lahan yang belum dibayar, Zabur menyampaikan, sertifikat yang dimiliki merupakan keluaran dari Kemendagri yang telah terjamin keabsahannya. Harga lahan merupakan hak kedua belah pihak dimana merupakan hasil negosiasi bersam antara masyarakat dan ITDC. Pihaknya mengaku antara masyarakat dan ITDC belum pernah bertemu dan kejelasan membayarkan lahan  masyarakat.

Inklaf yang berdasarkan SK Gubernur katanya, pada tahun2018 dan diperkuat dengan SK Sekda merupakan kekuatan masyarakat dalam mempertahankan haknya. Warga membeberkan kepada media ada sekitar 49 orang dengan luas 98 hektare tanah warga satupun belum diselesaikan ITDC.

 “Bagaimana mau selesai kalau masyarakat dan ITDC tidak harmonis, kalaupun ada pembahasan lahan, namun tidak pernah ada titik temu,” tegas dia.

Adapun saat ini kawasan yang masih mempertahankn lahanya yakni,  Gema Azzwardi dengan luas lahan sekitar 60 are, kemudain Nahan dengan 2 sertifikat dengan luas 1,27 hektare, dan  Jenalim dengan luas sekitar 60 are. Dimana pengakuan keluarganya telah terjual 20 are dan meminta sisa 40 are yang belum dibayar.

 “Kami akan membentuk komite masyarakat Mandalika Lombok sebagai wadah pempersatu, advokasi dan mediasi antara masyarakat dan ITDC,” kata dia. (tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Akhdiansyah Bantah Dicopot Jadi Sekwil PKB NTB

Read Next

Selly Manan Beri Subsidi Angkot Bemo Kota di Mataram

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *