MATARAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Akhdiansyah membantah keras isu yang beredar terait pencopotan dirinya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Ngak ada itu, saya belum lihat SK resmi DPP tentang pemecatan saya,” ungkap Akhdiansyah di Mataram kemarin.
Pria yang juga sebagai Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII NTB itu mengakui tentang adanya upaya pencopotan dirinya dari Sekretaris DPW PKB memang sudah lama ia dengar dan berlangsung massif. Hanya saja kata dia, proses-proses yang dilakukan ternyata konyol dan kekanak-kanakan.
“Ya, memang sudah lama saya dengar ada proses itu, tetapi kabarnya mereka kesulitan mencari alasan memecat saya, saya tidak pernah bertindak amoral, korupsi atau merusak nama partai,” tuturnya
Akhdiansyah menegaskan, jika benar ada pemecatan dirinya secara tiba-tiba berarti telah melanggar AD/ART Partai, dan sama artinya sedang melawan organisasi, karena itu PKB NTB perlu diselamatkan
Sebelumnya PKB Nusa Tenggara Barat mencoba melakukan pencopotan jabatan Akhdiansyah dari posisinya. Bahkan posisinya akan diganti oleh H Muhammad Jamuhur yang merupakan wakil ketua DPW.
Wakil Ketua DPW PKB, H Muhammad Jamhur mengaku pencopotan Akhdiansyah sebagai Sekretaris DPW PKB NTB karena bersangkutan kurang memiliki hubungan harmonis di internal partai. Persoalan tersebut sudah lama terjadi.
“Pergantian atau pergeseran posisi itu hal biasa. Kalau dipecat baru namanya luar biasa, tapi salah satu penyebabnya iya karena kurang harmonis,” ungkapnya Kamis (09/10)
Jamuhur mengatakan, kalau pun Akhdiansyah dicopot dari Sekretaris DPW PKB, namun tetap berada di struktur kepengurusan DPW yakni sebagai salah satu unsur wakil ketua.
“Kalau jadi wakil ketua, kan naik posisinya. Dari sekretaris menjadi wakil ketua, artinya bisa perintah sekretaris, ketika ketua sedang tidak ada,” kata dia.
Jamhur mengaku, pencopotan Akhdiansyah sebagai Sekretaris DPW PKB tersebut sudah melalui mekanisme dalam rapat pleno di DPW PKB NTB, bahkan saat rapat pleno Akhdiansyah ikut hadir. Hanya saja, Akhdiansyah menolak menandatangani pencopotannya tersebut.
“Pak Akhdiansyah hadir kok di rapat pleno, hanya saja, dia tidak mau tanda tangan hasil pleno,” ujarnya sembari menepis bahwa informasi pencopotan tersebut tanpa diketahui oleh yang bersangkutan.
Menurutnya, pencopotan Akhdiansyah sebagai Sekretaris DPW PKB sudah disampaikan ke DPP PKB. Bahkan, surat keputusan (SK) pergantian kepengurusan saat ini sedang dalam proses di DPP PKB di Jakarta.
Bagaimana terkait isu bahwa yang akan menggantikan Akhdiansyah itu adalah H Jamuhur sendiri? Politisi PKB di DPRD NTB itu masih malu-malu mengakui.
“Nanti saja kita lihat, masih belum, kan masih berproses juga di DPP,” ketusnya.
Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) II meliputi Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara ini, menyatakan meski diganti sebagai Sekretaris DPW PKB NTB, posisi Akhdiansyah sebagai anggota DPRD NTB tetap aman, sehingga tidak ada pergantian.
“Tidak ada pengaruh, apalagi dia kader terbaik partai. Cuman dalam perkara begini-begini lumrah terjadi di partai manapun,” kata dia.
Apa yang dilakukan PKB jika Akhdiansyah melawan keputusan tersebut. Dengan tegas Jamhur menyatakan hal biasa sebagai sebuah pembelaan.
“Wajar namanya membela diri, sah-sah saja kalau mau melawan. Tetapi apapun itu kalau kita terima dengan ikhlas mau sekretaris, ketua, anggota biasa sama saja. Ngapain kita ribut-ribut, intinya kita bekerja,” pungkasnya. (jho)