Hina Dewan, Akun Medsos Warga Kuripan Dilaporkan

F LAPORAN

IST/ RADAR MANDALIKA LAPORKAN: Beberapa anggota DPRD Lobar saat mendatangi Markas Polres Lobar untuk melaporkan tindakan seorang warga Kuripan, kemarin.

LOBAR—Lagi-lagi, ulah di media social (medsos) berujung ke masalah hukum. Kali ini, sejumlah anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) melaporkan akun Facebook (FB) milik seorang warga Kuripan. Pasalnya, postingan di FB tersebut dianggap telah menghina lembaga legislatif. Kemarin, beramai-ramai dewan Giri Menang mendatangi Markas Polres Lobar, sembari membawa bukti foto komentar di akun Mangku Bumi Kahuripan.

Menurut Anggota DPRD Lobar, Fraksi PAN, Munawir Haris, persoalan ini perlu dilaporkan. Apalagi tulisan di akun tersebut menyebut “DPRD monyet”.

“Ada akun Asmuni Ray dikomentari oleh masyarakat. Yang menyebut kami “monyet yang tidak tahu diuntung”. Sehingga ini perlu kami laporkan,” ungkapnya selepas melapor.

Permasalahan ini berawal dari salah satu postingan warga Lobar terkait penyaluran BLT (JPS) di Facebook. Postingan itupun menjadi topik pembahasan masyarakat.

Munawir tidak mempersoalkan pembahasan itu. Hanya saja, pihak yang bersangkutan perlu kroscek atau tabayun sebelum memberikan komentar. Terlebih, komentar tersebut dilontarkan dengan kalimat yang tidak sepantasnya.

Kalimatnya adalah, “WOWW hebat Desa kita..MONYET KALIAN GAK TAU DIUNTUNG masih saja mau jatah.. apa kalian gak cukup apa yang kalian terima dari kami Rakyat”. Munawir pun menunjukkan screenshoot komentar di akun Asmuni Ray pekan lalu itu. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan pihaknya ke kepolisian. Bahkan ia sudah dijadikan saksi pelapor dalam Berita Acara Perkara (BAP). “Kami ingin dengan laporkan ini agar bijak dalam bermedia sosial. Karena bagaimanapun anggota dewan lahir dari rahim seorang perempuan. Bukan seperti hewan seperti yang disampaikan oleh oknum pengguna akun medsos tersebut,” tegasnya.

Menurut politisi PAN itu, postingan itu tidak hanya menyinggung dirinya. Tetapi juga anggota dewan lainnya. Terbukti dengan ikutnya sejumlah anggota DPRD lainnya ketika melapor ke Polres Lobar. Di kesempatan itu juga, Munawir menjelaskan terkait sembako JPS Covid yang diinisiasi oleh DPRD Lobar yang menjadi pembahasan di status Asmuni Ray.

Ia memaparkan jika sumber sembako itu dari anggaran perjalanan dinas dewan yang dialihkan untuk membantu masyarakat. Mereka berkoordinasi dengan kepala desa dan kepala dusun agar data penerima tidak dobel.

“Kami niatnya hanya membantu masyarakat. Yang mengelola adalah dinas,” tegasnya.

Lantas apakah dewan boleh memberikan rekomendasi data penerima? Munawir menjelaskan, tupoksi DPRD Lobar selain pengawasan, mereka juga memiliki peran budgeting. “Artinya kalau itu untuk masyarakat, kenapa tidak. Bukan kami yang mengeksekusi. Tapi kalau saya pribadi, kalau itu dipermasalahkan maka kedepan saya tidak mau lagi,” ucapnya.

Terhadap data penerima yang diusulkan ditegaskan Munawir, hanya sifatnya usulan. Masalah siapa yang disetujui menjadi kewenangan Dinas Sosial Lobar. Munawir juga meminta masyarakat yang belum tercover, Pemda Lobar menyiapkan pengaduan khusus. Bisa diadukan data yang dobel dan bantuan tidak tepat sasaran.

Terpisah, Kepala Desa Kuripan, Hasbi mengaku tidak mempersoalkan langkah dewan yang melaporkan seorang warganya inisial AN. Pihaknya juga sangat menghormati proses hukum.

“Kami tidak akan menghalangi proses hukum, siapapun warga yang melanggar silakan,” ucapnya.

Ia mengakui, warganya itu sebelumnya pernah dilaporkan dengan persoalan yang sama, yakni penghinaan di media sosial. “Dia bilang warga kami murtad gara-gara penundaan salat Jumat. Susah dilaporkan juga dua minggu lalu,” sebutnya. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Buruk Koordinasi, Pemdes Bujak Didemo Warga

Read Next

Melawan, Jambret Ditembak Sampai Pincang

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *