Geram, BPD Anggap Kades Pagutan Provokatif

Ramli ahmad

IST/RADARMANDALIKA.ID Ramli Ahmad

PRAYA – Merasa tersinggung dengan pernyataan Kades Pagutan, BPD setempat angkat bicara. Bahkan Ketua BPD setempat, Ramli Ahmad menganggap Kades Pagutan tidak paham regulasi dan dinilai provokatif sehingga menimbulkan kisruh di desa.
BPD merupakan mitra pemerintah desa, sangat disayangkan adanya statement kades bahwa BPD dituding tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya.
“Pernyataan kades tersebut saya nilai tidak konstruktif dan tidak punya dasar. Kades Pagutan harus belajar banyak terkait regulasi tentang tugas pokok dan fungsi BPD, supaya tidak terkesan provokatif, ” sentilnya.
Ia menjelaskan, dalam Permendagri No 110 tahun 2016 tentang BPD, dimana pada Pasal 31 mengatur tentang fungsi BPD Dan Pasal 32 mengatur tentang tugas BPD. Adapun fungsi pengawasan BPD mulai Dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan dan BPD sudah menjalankan sesuai aturan tersebut.
Adapun fungsi penggali pengelolaan dan penyampaian aspirasi masyarakat ini juga sudah dilaksanakan dalam proses Musdus (musyawarah dusun), Musdes (musyawarah desa). Kemudian, dengan informasi atau sosialisasi pembangunan fisik dan pemberdayaan yang bersumber dari DD/ADD tidak ada satu aturan pun yang mengatur bahwa BPD yang harus melakukan Itu baik dari UU No 6 tahun 2014, Permendagri no 110 tahun 2016, Permendagri no 73 tahun 2020 mengingat BPD merupakan lembaga legislatif tingkat desa sedangkan kepala desa adalah lembaga eksekutif yang melaksanakan program dan wajib hukumnya menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 dan Permendagri No 73 Tahun 2020 dalam Pasal 23 Ayat 3 yang berbunyi dalam melaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa.
“Kalau kepala tidak memberikan informasi dan tidak memberikan maka secara hukum sudah melanggar UU,” tegasnya.
Adanya hearing beberapa waktu lalu dari Forum Pemuda Peduli Desa (FPPD) yang menanyakan hasil dari pembangunan dan pemberdayaan pihaknya sangat mengapresiasi sebagai bentuk dari kepeduliannya terhadap pembangunan di Desa Pagutan. Mengingat proses demokrasi di tingkat desa harus berjalan baik bahkan hearing pun tidak menimbulkan kericuhan berjalan dengan damai dan aman.
“Tinggal masalahnya sekarang pak Kades selaku eksekutor harus segera memberikan data-data yang diminta oleh FPPD. Mengingat itu merupakan bentuk transparansi dan merupakan hak bagi masyarakat yang sudah diatur dalam UU,” bebernya. (tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Polisi Bongkar Praktek Produksi Minyak Goreng Illegal di Mataram

Read Next

Danrem Perintah Kodim Tingkatkan Kewaspadaan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *