LOBAR—Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Barat (Lobar) kian panas. Setelah beberapa pekan digelar, belum juga ada hasil kandidat yang dipilih oleh DPP untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Belakangan justru terjadi polemik di internal tubuh partai tersebut. Dari nama anggota DPRD Lobar, Ahmad Suparman dan Muhali, yang dijagokan masing-masing Pengurus Anak Cabang (PAC) masih terus menjadi perbincangan.
Bahkan, isu indikasi kecurangan hingga skenario sepihak di Muscab PPP muncul. Secara terbuka, Ketua PAC PPP Kecamatan Kediri, Maksum, mengklaim sejumlah PAC menyatakan kekecewaannya dan melayangkan protes keras terhadap keputusan pimpinan sidang. Mereka menilai forum musyawarah tersebut sengaja diarahkan menuju kondisi jalan buntu atau deadlock demi kepentingan kelompok tertentu.
Mewakili suara mayoritas pengurus tingkat kecamatan di Lobar, Maksum menilai jalannya Muscab tidak lagi mencerminkan mekanisme kepartaian yang sehat, demokratis, dan sesuai AD/ART partai. Tudingan itu diungkapkan atas beberapa kejanggalan pelaksanaan sidang pleno. Mulai dari indikasi pimpinan sidang yang sengaja membuat skenario kebuntuan pleno dan menghentikan sidang untuk tim formatur. Bahkan, ia menduga adanya campur tangan oknum Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB yang melibatkan panitia.
Hal ini yang ia anggap janggal. Padahal, berdasarkan AD/ART PPP, apabila musyawarah mufakat untuk memilih tim formatur tidak mencapai titik temu, maka pimpinan sidang berkewajiban melanjutkan tahapan ke proses pemungutan suara atau voting. Namun, alih-alih membuka opsi voting, pimpinan sidang justru langsung menutup forum secara sepihak.
“Kami mengira ini ada permainan yang disengaja. Pihak sebelah sengaja bermain dan menyekenariokan ini bersama DPW dan pimpinan sidang untuk membuat musyawarah jalan buntu dengan alasan tidak ada yang mau mengalah dan perdebatan tidak bisa selesai,” ujar Maksum, Minggu (17/5).
Diduga ada indikasi menjegal salah satu calon kandidat. Lantaran ia mengungkapkan bahwa mayoritas pemilik suara sah di tingkat PAC se-Kabupaten Lobar telah solid memberikan mandat penuh kepada figur Achmad Suparman untuk menjadi ketua DPC. Bahkan, ia mengklaim sebanyak 7 PAC secara terang-terangan berada di barisan Suparman. Sementara itu, kubu kompetitor, yakni Muhali, tercatat hanya mengantongi dukungan dari 3 PAC saja. Dengan konfirmasi kekuatan 7 melawan 3 tersebut, Maksum menilai keputusan penutupan sidang secara sepihak merupakan bentuk kepanikan karena takut menghadapi kekalahan dalam proses voting.
“Sengaja mereka tidak mau divoting karena takut kalah. Bahkan, Ketua DPW sendiri saat di DPP juga mengakui kalau pihak kami yang menang 7 lawan 3,” tegas Ketua PAC Kediri tersebut.
Menurutnya, atas dugaan kecurangan itu, 7 PAC PPP Lobar menyatakan menolak keras seluruh hasil keputusan sepihak tersebut. Tak sampai di situ, mereka berencana membawa persoalan ini ke tingkat kepengurusan partai yang lebih tinggi.
Terpisah, Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, yang dikonfirmasi terkait polemik Muscab DPC Lobar itu justru membantah adanya permasalahan internal tersebut. Ia menilai adanya riak-riak dalam proses pemilihan biasa terjadi di dunia politik.
Ia justru mengaku heran dan kaget saat DPP menghubunginya atas pemberitaan 7 orang PAC yang mengklaim adanya kecurangan tersebut.
“Di internal baik-baik saja, saya baru pulang dari Lombok Tengah untuk itu juga (Muscab PPP Loteng),” terangnya saat dikonfirmasi Radar Mandalika, Senin(18/5).
Meski demikian, ia tidak membantah jika perebutan kursi ketua DPC Lobar masih panas. Menurutnya, baik Suparman maupun Muhali masih bersikukuh ingin menjadi ketua. Namun, segala proses mekanisme musyawarah sudah dilakukan sesuai ketentuan partai. Pihaknya juga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPP.
“Kita sudah serahkan kepada DPP. Semuanya diputuskan DPP,” pungkasnya. (win)