MATARAM – Penggunaan tabung gas elpiji bersubsidi 3 kg dinilai tidak tepat sasaran. Kendati elpiji tabung melon ini dihajatkan untuk orang miskin, namun kalangan masyarakat ekonomi menengah dan pelaku industri juga sering menggunakan.
“Tabung hijau itu untuk masyarakat miskin, namun banyak kalangan ekonomi menengah yang menggunakan, sudah terjadi sejak awal konversi di Pulau Lombok,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, Rabu kemarin.
Politisi Gerindra itu mengatakan, jika penyaluran elpiji bersubsidi tersebut ingin tepat sasaran, mestinya pemerintah sejak awal menggunakan pola penyaluran tertutup atau menggunakan kartu kendali paling tidak. Dengan pola ini, pihak yang bisa mengakses elpiji tabung melon hanya untuk masyarakat miskin atau pelaku usaha mikro kecil dengan omzet yang masih minim.
Namun disebabkan konversi dari minyak tanah ke gas elpiji sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2011, maka untuk mengawasi kelompok masyarakat yang tak berhak menikmati bahan bakar untuk masyarakat miskin tersebut menjadi sulit dilakukan. “Kalau sekarang agak susah mengawasinya, karena tabung yang beredar sudah melebihi orang yang berhak,” sebut dia.
Kendati penggunaan elpiji 3 kilo ini sulit diatur agar tepat sasaran, Mori tetap mengapresiasi Gubernur NTB yang telah mengeluarkan Surat Edaran tentang penggunaan elpiji di wilayah NTB. Dalam SE tersebut Gubernur mengimbau agar ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD di wilayah NTB, masyarakat yang dikategorikan mampu serta pelaku UMKM yang memiliki kekayaan lebih dari Rp 50 juta agar tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi. Kelompok masyarakat ini disarankan menggunakan elpiji non subsidi seperti bright gas 12 Kg atau bright gas 5,5 kg.
“Sebagai kepala daerah Pak Gubernur memang harus mengeluarkan imbauan, kami juga di DPRD mengimbau agar masyarakat yang mampu tak menggunakan elpiji subsidi,” imbaunya.
Soal selisih harga gas elpiji bersubsidi dengan non subsidi, Mori membuat kalkulasi. Misalnya tabung bright gas non subsidi 12 kg harganya sekitar Rp 160 ribu, sementara tabung gas subsidi 3 Kg dengan harga Rp 17 ribu. Jika orang membeli empat tabung gas elpiji bersubsidi maka akan didapat 12 Kg dengan total harga sekitar Rp 68 ribu.
“Harganya kan jompang dengan yang non subsidi ukuran 12 Kg dengan harga Rp 160 ribu, sehingga banyak yang menggunakan yang subsidi ini,” katanya.
Jika ingin tepat sasaran, Mori meyarankan agar penyaluran elpiji subsidi dilakukan secara tertutup seperti penyaluran bantuan lain semisal rastra atau raskin yang menggunakan basis data keluarga kurang mampu. (jho)
