Dewan NTB Tuding Pemprov Lelet

1625109196096

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Ruslan Turmudzi – Lalu Wirajaya

MATARAM – Proses vaksinasi di NTB disorot wakil rakyat di DPRD NTB. Persentase yang dicapai 10 persen (30 ribu orang) dari target 70 persen (3,5 juta orang), bukan masalah stok vaksin dari pemerintah pusat yang lamban pendistribusikan ke daerah melainkan hanya Pemda yang lelet merespons keinginan pusat.
“Pemerintah provinsi yang lamban merespons vakisnasi sesuai target,” sentil Anggota DPRD NTB, Ruslan Turmudzi, Rabu kemarin.
Progres yang dilihatnya Pemda tidak ada yang capai target melakukan vaksinasi. Padahal, vaksinasi upaya protektif yang cukup efektif dalam menjaga penyebaran Covid-19.
“Pemda nggak ada yang capai target vaksinasinya. Jadi bukan soal stok vaksin yang kurang,” tegas politisi PDI-P itu.
Ruslan juga melihat selama proses vaksinasi Pemprov dan kabupaten kota terlihat jalan sendiri. Mestinya harus ada yang bertanggung jawab mengawasi mengontrol termasuk melakukan evaluasi. Dampaknya jika target vaksinasi tidak tercapai maka Pusat tentu memiliki pertimbangan tersendiri untuk mengalokasikan stok vaksin di daerah.
Dalam penanganan Covid-19 ini terutama pada tindakan vaksinasi, Satgas gugus tugas tidak berfungsi. Mereka hanya sifatnya koordinasi saja.
Menurut Ruslan, dalam proses vaksinasi itu Pemprov didorong agar menerapkan reward dan punishmen kepada kabupaten kota. Daerah yang progresnya bagus harus diberikan hadiah sebaliknya yang tidak tercapai target diberikan hukuman. Ini bertujuan bagaimana vaksinasi bisa jalan lebih cepat.
“Bisa saja dana bagi hasil, DBHC, Pajak PKB dan bagi hasil lainnya dipotong,” sebut Ruslan.
Sama halnya dengan kabupaten kota bisa menerapkan kebijakan yang sama kepada kecamatan termasuk kecamatan bisa menerapkan bagi desa desa.
“Mana yang bagus vaksinasinya diberikan hadiah. Yang lambat kasih dia sanksi,” katanya.
Selain mengenai vaksinasi, Rulsan juga sangat menyayangkan sikap daerah yang lamban memberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes). Insentif mereka belum terbayar hingga dua bulan. Padahal alokasi APBD lebih banyak untuk penanganan Covid-19. Malah di tahun ini saja gubernur mengeluarkan lima Peraturan Kepalda Daerah (Perkada) untuk rerfokusing anggaran.
“Pemerintah harus segera bayar isentif nakes. Mereka garda terdepan di kondisi Covid-19 ini. Jangan lalai membayar hak mereka,” pintanya.
Ruslan mengatakan, sikap Pemda itu bisa menjadi salah satu penyebab stok vaksin tidak bisa terdistribusi dengan lancar. Adanya progres penambahan yang divaksin itu tidak lepas dari dukungan TNI/Polri.
Sementara itu, anggota DPRD NTB lainnya, Lalu Wirajaya meminta gubernur melalui OPD terkait agar menjemput bola. Menurutnya tidak cukup daerah hanya di posisi menunggu sementara masyarakat harus lebih banyak lagi menerima vaksin. Hal ini dikatakan politisi Gerindra itu mengingat antusias masyarakat yang ingin di vaksin sangat tinggi. Mereka sudah sadar pentingnya vaksin untuk menghindari penyebaran Covid-19.
“Justru kalau ada pembiaran (perlambatan) soal vakisnasi ini tentu menjadi masalah besar,” ungkap Wirajaya.
Selaku pimpinan Komisi V DPRD NTB yang bermitra dengan Dinas Kesehatan, Jaye sapaanya akan mengkoordinasikan kembali masalah vaksin ini bersama Dikes. Jaye mengaku belum lama ini dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dikes dan dijawabnya upaya percepatan vaksinasi itu tengah berjalan.
“Kita akan memastikan komunikasi terkait percepatan pengiriman stok vaksin dari pusat dan teknis lainnya. Kami akan tindak lanjuti ini selesai kegiatan reses,” janjinya.
Pantauannya di masyarakat bawah, mereka semuanya sudah terbiasa dengan kehidupan Newnormal. Menjalankan Prokes dengan baik tetapi yang lebih penting juga bagaiman Pemrov bisa menyambut animo masyarakat yang menginginkan segera menerima vaksin.
“Animo masyarakat saya dengar bagus soal vaksinasi ini,” katanya.
Terlepas dari hal tersebut, Jaye juga percaya Pemprov juga sedang mengupayakan hal hal tertentu. “Saya kira hanya persoalan waktu saja,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Dewan Udayana Sorot Penggunaan Elpiji Melon

Read Next

Pascahujan! Waspada Potensi Kekeringan di NTB

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *