Ruslan Luruskan Isu Hoax ‘Serang’ PDI-P

F Ruslan Turmuzi

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Ruslan Turmuzi

MATARAM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P) saat ini terus diserang isu hoax. Persoalan ini membuat seluruh kader PDI-P langsung memberikan klarifikasi kepada masyarakat, tak terkecuali anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi.

“Sebagi informasi, banyak sekali isu hoax atau berita bohong yang ditujukan kepada PDI-P,” ungkapnya saat reses di Lombok Tengah, Senin kemarin.

Pertama, isu pemerintah pusat yang membatalkan ibadah haji tahun ini dikarenakan uang haji dipakai presiden untuk anggaran pembangunan Infrastruktur. Ruslan menjelaskan, pembatalan haji tersebut dikarenakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Haji saat ini hanya dibolehkan untuk penduduk Makkah setempat yang berstatus menetap. Hal itu untuk menghindari penyebaran covid-19 yang masih melanda dunia.

“Tidak ada negara lain yang dibolehkan melangsungkan ibadah haji karena masih dalam suasana Covid-19,” tegas Ruslan.

Ruslan menjelaskan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) itu sebenarnya bukan berjumlah Rp 38 juta melainkan Rp 72 juta. Sisanya itu disubsidi (dibantu) oleh pemerintah. Ini menunjukkan betapa Presiden, Joko Widodo sangat besar jasanya membantu masyarakat Indonesia terutama bagi calon jamaah haji.

Isu berikutnya, PDI-P menjadi partai pemenang nantinya seluruh Pondok Pesantren akan dihapus oleh pemerintah. “Itu semua bohong,” tegasnya.

Dijelaskannya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri dilahirkan oleh anak presiden pertama, Soekarno. Soekarno telah berhasil memerdekaan Indonseia. Dengan kata lain Soekarno telah berhasil membebaskan masyarakat Indonesia dari perbudakan Belanda saat itu. Megawati pun lalu menjadi wakil presiden, kemudian menjadi presiden dan saat ini menujuk orang lain kader PDI-P (Jokowi) menjadi presiden. Sampai saat ini tidak ada satu Pontren pun dihapus. Ini menujuukkan betapa Megawati sangat membangkaan adanya Pontren di Indonesia. Bahkan Hari Santri Nasional (HSN) ditetapkan disaat Jokowi menjadi presiden.

“Oleh karena itu jangan dengar hoax yang tidak bertanggung jawab,” serunya.

Selanjutnya menyebar isu dikenakan pajak bagi Sembako terutama Beras dan Daging dan juga adanya pemberlakukan pajak bagi lembaga pendidikan. Terhadap hal itu Ruslan meluruskan yang akan dikenakan biaya pajak itu beras impor yang harganya Rp 100 ribu satu kilo, kemudian daging yang harganya Rp 1,5 juta satu kilo. Dua jenis kebutuhan pokok itu hanya dirasakan oleh orang kaya dan para big bos.
“Saya aja tidak pernah melihat beras daging harga segitu,” katanya.

Lalu bagaimana dengan lembaga pendidikan? Ruslan menjelaskan pajak itu dikenakan bagi sekolah yang menerapkan biaya Rp 100 juta satu kali semester.

“Tidak mungkin pendidikan kita di Lombok atau di NTB dikenakan pajak itu,” ujarnya.

Terakhir mengenai pajak bagi masyarakat yang menjalani operasi. Pajak tersebut diberlakukan bagi para artis yang melakukan operasi plastik yang memakan biaya ratusan juta.

Anggota DPRD NTB lima periode itu mengatakan, pihaknya perlu meluruskan semua berita hoax tersebut. Dirinya kembali berpesan agar masyarakat tidak mudah termakan hoax yang tidak jelas. Ruslan menyampaikan hasil survey untuk PDI-P saat ini diangka 28 persen sehingga jika Pemilu berlangsung hari ini maka Partai Moncong Banteng itu dipastikan akan menang telak.

“Sebenarnya isu-isu dibuat mereka menginginkan PDI-P kalah di Pemilu,” pungkasnya.

Tahun 2019 lalu suara Jokowi di NTB hanya 28 persen, tetapi masyarakat perlu mengetahui betapa besar jasa Jokowi bagi NTB. KEK Mandalika yang mangkrak selam 30 tahun itu diwujudkan oleh mantan Walikota Solo tersebut.

“Sekarang di KEK Mandalika akan ada MotoGP, lalu bandara yang saat ini megah yang kita tidak pernah kita pikirkan jauh sebelumnya kini ada didepan mata kita semua,” urainya.

PDP-P telah memenangkan Pemilu selama tiga kali namun partai dibawah komando Megawati itu tidak pernah memaksakan masyarakat harus menjadi kader PDI-P. Berbeda dengan masa lalu ketika salah satu partai tengah berkuasa maka semua diwajibkan masuk menjadi kader partai tersebut.

“Kami di PDI-P menjujung tinggi musyarawah mufakat. Tidak pernah ada pemaksaan,” pungkasnya.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

1.200 Warga Jago Disuntik Vaksin

Read Next

Buku “Berpikir dan Bekerja ala Bang Zul” Resmi Diluncurkan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *