MATARAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB mengunjungi Kantor Cabang Bank NTB Syariah yang berada di Kopang Lombok Tengah dan Selong Lombok Timur, kemarin. Mereka ingin memastikan kerja Bank NTB Syariah dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat NTB baik dari sisi perbantuan kredit yang diberikan kepada rakyat maupun dalam pengelolaan keuangan perbankan secara umum.
Anggota DPRD NTB, Hamdan Kasim usai meninjau cabang di Kopang mengatakan banyak hal yang didiskusikan. Dari sekian materi tersebut ada hal yang menarik ditemukannya. Seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelolanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kredit Yang Diberikan (KYD). Pihaknya menilai ada ketimpangan cukup jomplang. Bank NTB Syariah menyimpan DPK pihak ketiga hanya Rp 75 miliar. Sementara KYD nya mencapai Rp 230 miliar.
“DPK dan KYD menjadi salah satu alat ukur manajemen perbankan itu sehat apa tidak,” terang Ketua Komisi IV DPRD NTB.
DPK yang rendah itu menandakan minimnya orang menyimpan uang di Bank NTB Syariah. DPK biasanya berasal dari uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, atau keuangan perkantoran termasuk juga uang kontraktor atau pengusaha.
“Tapi Ini jomplang. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Bank NTB Syariah rendah. Minim orang yang menabung. Itu logika sederhana,” terang Hamdan.
Kedepan, lanjutnya dirinya mendorong sebagai bank plat merah, Bank NTB Syariah tidak hanya monoton terasosiasi sebagai bank plat merah dimana nasabahnya mereka yang ASN (PNS/PPPK).
“Mestinya seperti Bank BUMN Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Nasabahnya tidak hanya plat merah tapi masyarakat luas,” terang politisi Golkar tersebut.
Saat ini Bank NTB Syariah pusat di Mataram direkturnya berstatus Plt (Pelaksana Tugas). Untuk itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB itu akan meminta gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal dapat melakukan pembenahan di bank milik Pemprov NTB itu. Dimulai dari pengangkatan direktur.
“Saya berharap pak gubernur memilih dirut yang punya kemampuan meningkatkan kepercayaan publik menyimpan uang di Bank NTB Syariah. Ini sangat penting,” harapnya.
Sementara itu, rombongan beranjak ke Bank NTB Syariah Cabang Selong. Kondisi berbalik ditemukan DPRD NTB. di Cabang Selong DPK yang dikelola jauh lebih besar. Hal ini lantaran Cabang Selong langsung mengelola keuangan daerah. KYDnya mencapai Rp 700 miliar.
“Kita turun ini sebagai langkah pengawasan. Kita ingin memastikan bahwa Bank NTB Syariah bisa bermanfaat luas untuk kemajuan daerah,” ujar anggota Komisi III DPRD NTB, M Nashib Ikroman di lokasi.
Acip sapaan politisi Perindo itu berharap Bank NTB Syariah tidak sekedar sebagai penampung uang daerah. Melainkan dibutuhkan langkah produktivitas yang bisa berdampak baik kepada masyarakat luas.
“Itu yang kita ingin pastikan,” katanya.
Acip mengatakan raport konsolidasi Bank NTB Syariah secara umum memang rendah. Itu dapat dilihat dari nilai kredit yang diberikan bank pada aspek produktifitas.
“20 persen mengandalkan tabungan ASN, 80 persen masih sangat konvensional (konsumtif),” terang Acip.
Meski demikian hal itu wajar. Mengingat sirkulasi keuangan bagi ASN cukup membantu. Gaji mereka tinggal ditransfer lewat bank NTB Syariah ataupun kalau mau menabung bisa langsung tanpa mencari bank lainnya.
Disinggung apakah secara umum, Bank NTB Syariah masih bisa dikategorikan sehat. Acip mengakui demikian. Meskipun Bank NTB Syariah masih punya potensi berkembang jauh lebih besar.
Dalam hal ini Gubernur NTB baru, Lalu Muhammad Iqbal bisa melakukan intervensi dalam banyak hal. Acip meyakini gubernur mempunyai banyak rencana untuk pengembangannya.
“Gubernur baru pasti punya banyak rencana dalam hal pengembangan ini. Ada beberapa yang saya dengar. Tapi baiknya pak gubernur nanti yang menyampaikan itu,” pungkasnya. (jho)