Dewan Minta Gubernur Turun Tangan

F Lahan sirkuit

BEKERJA: Aktivitas dum truk di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika.

MATARAM – Wakil rakyat di DPRD NTB meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan polemic tanah di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Terlebih bagi warga yang belum dibayar. Termasuk terungkapnya adanya dugaan intimidasi yang terjadi sesuai laporan Komnas HAM RI. Selain itu, dewan juga meminta gubernur turun tangan dalam persoalan ini.

Seperti dibeberkan Komnas HAM, ada 18 hektare luas lahan di sana masih bersengketa. Dan tidak ada kejelasan pembayarannya.

Komisi II DPRD NTB yang membidangi soal sektor pariwisata meminta pemerintah harus hadir dalam masalah tersebut. Pemerintah tidak boleh abai, apalagi sampai meniadakan hak-hak masyarakat setempat yang berada di lingkar sirkuit.

“Pemerintah harus hadir untuk menuntaskn persoalan tersebut agar masyarakat mendapatkan haknya,” tegas Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani, kemarin.

Dari laporan Komnas HAM, sudah meminta keterangan dari PT. ITDC. Namun dari pengakuan perusahaan plat merah itu memiliki alashak berupa Hak Penguasaan Lahan (HPL) sejak tahun 1980. Dalam maslah ini, Komisi II tidak menghendaki ITDC memunculkan sikap ego-nya apalagi sampai menang sendiri. Jika memang hak warga belum dipenuhi, DPRD pun mendesak ITDC bisa segera menuntaskannya terlebih aduan masyarakat jelas salah satunya mereka mengaku tidak mendapatkan bayaran dari  lahan yang mereka miliki.

“Kami mengimbau untuk segera diselesaikan oleh ITDC, cari jalan terbaik agar semua perencanaan pembangunan fasilitas pariwisata dapat berjalan sesuai target penyelesaian,” tegas Ari.

Menurut Ari, jika memang sama-sama saling mengklaim justru disitulah peran pemerintah memediasi secara kekeluargaan. Komisi II pun tidak akan tinggal diam. Dewan akan mengawal betul masalah ini.

Insya Allah komisi II akan turun ke lapangan menyikapi hal itu. Intinya jangan sampai rakyat dirugikan,” tegas politisi asal Lombok Tengah ini.

Ari kembali menegaskan masalah ini akan terus dikawal agar jangan sampai gara gara hal tersebut belum tuntas, maka akan menghambat program program pengembangan pariwisata di Lombok Tengah khususnya. Apalagi even MotoGP sudah di depan mata.

“Insya Allah kita kawal. Kita segera turun,” janjinya.

Anggota DPRD NTB Dapil Loteng lainnya, Mohammad Akri juga meminta pihak ITDC tidak boleh arogan dalam bertindak kepada warga, karena warga itu menuntut haknya.

“Pihak ITDC harus berikan solusi bagi warga kita di kawasan KEK, tanah warga harus segera diselesaikan,” pinta ketua Fraksi PPP DPRD NTB itu.

Akri mengatakan, jika masalah ini sudah sampai di  Komnas HAM, tentu ini menjadi perhatian serius semua pihak. Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah harus turun tangan. Jangan ada terjadi semacam ini.

“Kasian warga kita di kawasan KEK yang tanahnya belum terbayarkan,” katanya.

Terkait adanya informasi dimana pemilik lahan mendapatkan intimidasi dari oknum untuk melepaskan lagan mereka sangat disesalkan. Apalagi penurunan personel aparat ke lokasi pembangunan yang dihalangi oleh pemiliknya bentuk kurang baik yang diperlihatkan. Kepolisian sebagai aparatur keamanan negara harus mampu menberikan rasa aman kepada warga.

“Kalau benar oknum aparat melakukan intimidasi ia kita (kami) sesalkan. Pihak aparat jangan main hakim sendiri, harus memberikan rasa tentram dan aman kepada masyarakat,” terang Sekwil DPW PPP NTB itu.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

JATI NTB Ragukan Sikap Dewan

Read Next

Wagub Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *