LOBAR—Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempergunakan hasil pertanian dan bahan makanan lokal. Lantaran yang akan menyediaakan makan gratis itu pihak ketiga bukan dari pemerintah daerah.
Dewan menginginkan manfaat program yang akan diujicobakan 20 Januari mendatang itu, tidak hanya dirasakan untuk gizi anak, juga membantu peningkatan ekonomi masyarakat Lobar.
“Karena program ini akan dipihak ketigakan untuk penyelengara makan gratis jumlah besar, harapan kita mengambil bahan makanan dari masyarakat sekitar. Dan hasur diperdayakan prodak lokal sesuai program itu dilakukan,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Muhammad Munip yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (15/1).
Pihaknya tidak mengharapkan Penyelengara penyedia makanan mengunakan bahan makanan atau hasil pertanian impor. Apalagi mengambil dari bukan produk Lobar. Agar tidak menimbulkan permasalahan nantinya di masyarakat.
“Ini perlu kita awasi dan sikapi,” tegasnya.
Politisi PPP itu menilai program Presiden itu sangat bagus bagi masyarakat. Karena program tidak hanya akan berdampak pada gizi anak. Diharapkan berimbas juga perputaran roda perekonomian masyarakat. Dengan penerima manfaat program di Lobar mencapai 105 ribu. Diperkirakan perputaran uang mencapai Rp 1 miliar lebih perhari.
“ini program hampir setiap hari kecuali hari libur,” katanya.
Sayangnya, Pemda dinilai tidak proaktif melihat peluang tersebut. Padahal Munip mengaku begitu getol menayakan persiapan program itu kepada sejumlah OPD terkait. Namun jawaban menunggu regulasi teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat selalu ia terima.
“Sementara kita melihat di Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur sudah melakukan uji coba, seharusanya dia datang jemput bola melihat persiapanya seperti apa. Sehingga kita di Lobar dengan daerah yang luas harus ada persiapan yang lebih matang,” kritiknya.
Harusnya informasikan program itu sudah disampaikan OPD kepada para pelaku ekonomi lokal untuk ketersediaan swasembada pangan. Ketika program berjalan dinas mengarahkan pihak ketiga penyelengara penyedia MBG itu mengambil hasil swasembada pangan lokal.
“Sehingga asta cita pak presiden prabowo itu bisa dijalankan,” jelasnya.
Pihaknya pun berencana mengumpulkan para OPD terkait dengan program MBG itu. Mulai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian sampai dengan Dinas Kesehatan. Memastikan penyediaan bahan makanan dan keterpenuhan gizi dari menu makanan yang disiapkan. Agar tumbuh kembang anak benar-benar terpenuhui.
“Jangan sampai hanya sekedar kayak kasih makan biasa, tapi persiapannya harus benar-benar maksimal. Regulasi harus diperhatikan baik dinas terkait juga penyelengara penyedia (Pihak ketiga),” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Maad Adnan mengaku pelaksana uji coba mulai MBG itu dimulai tanggal 20 Januari atau Senin pekan depan. Dua sekolah yaitu salah satu SD dan SMP di wilayah Kecamatan Gerung dan Lembar.
“Uji coba di dua sekolah dulu. Tapi belum ada konfirmasi sekolah mana saja,” kata Maad.
Tujuan uji coba MBG, ujar dia, untuk mengetahui prosedur teknis pelaksanaan di sekolah agar semakin efektif saat diterapkan. Selain itu juga untuk memastikan kecukupan kandungan gizi pada makanan yang dihidangkan.
“Jadwal uji coba ini sesuai dengan arahan dari BGN (Badan Gizi Nasional, Red),” jelas Maad. (win)