Demo, Warga Desak Kejaksaan Usut Kasus Desa Pagutan

F demo 1

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID DEMO: Puluhan warga Desa Pagutan saat aksi depan kantor Kejari Lombok Tengah, Senin kemarin.

PRAYA – Puluhan warga Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang melakukan aksi damai di kantor Kejari Lombok Tengah, Senin kemarin. Warga menanyakan perkembangan penanganan kasus ADD dan DD Desa Pagutan yang dilaporkan beberapa waktu lalu.
Warga menduga ada indikasi malapraktek dan ketidak transparanan Pemerintah Desa Pagutan dalam mengelola uang desa.

Koordinator aksi, Yusuf Hamdani mengatakan dalam rangka menuntut keadilan, bagaimana supaya pihak kejaksaan segera melakukan tindak lanjut atas laporan warga kaitan dugaan DD dan ADD yang diduga sangat janggal.

“Kepala desa semau-maunya melakukan intimidasi terhadap staf dan perangkatnya, bahkan tidak segan-segan melakukan pemecatan tanpa dasar yang jelas,” ungkapnya dalam orasi.
Yusuf mengaku sangat menyayangkan adanya gerakan Forum Kepala Desa (FKD) yang akan melakukan gerakan pembelaan kepada kades di Lombok Tengah yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Terlebih dalam pemecatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan.

“Audit oleh Inspektorat hanya dilakukan dengan via telpon saja, tidak pernah dilakukan kroscek ke lapangan,” ungkap dia.
Yusuf meminta supaya pihak Inspektorat segera melakukan audit ulang turun ke lapangan dengan melibatkan serta masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , Karang Taruna dan para tokoh. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat dan semua berdasarkan fakta di lapangan.

Ditambahkan Ketua BPD Pagutan, Ramli Ahmad menegaskan bahwa apa yang dilakukan dalam rangka mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat mengingat demi kemajuan, suara kebenaran dan demi kemajuan desa tercinta.
“Hari Ini saya menyuarakan rintihan masyarakat, kemudian apabila dari pihak pemerintah yang mengecam apa yang saya lakukan ini maka saya siap melepas jabatan saya selalu ketua,” tegasnya dalam orasi.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengaku tidak akan mundur dalam mengawal kebenaran dan aspirasi masyarakat dalam melawan kezoliman kepemerintahan. “Pelibatan BPD, transparansi administrasi APBDes, dan sejumlah proyek pun banyak yang tidak jelas dan belum tuntas,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Catur Hidayat dalam keterangannya menyampaikan dimana pihaknya telah meneruskan laporan FPPD sebelumnya ke Inspektorat dan telah menyurati kemudian agar segera menyampaikan hasil auditnya.

Kemudian adapun persoalan temuan dan bagaimana mekanisme audit yang dipermaslahakan tanpa adanya pelibatan masyarakat dan para tokoh, pihaknnya akan melakukan perbaikan dan memberikan masukan bagi pihak pelaksana audit.
“Kami tidak punya hak melakukan audit, namun hanya bisa merekomendasikan atas dasar laporan,” tegasnya.

Sementara, Plt Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, Baiq Aluh Windayu mengungkapkan bahwa hasil audir dari timnya sudah melakukan tugasnya dan sudah ada hasil. Adapun beberapa persoalan yang dipermasalahkan telah di kroscek. “Kami sudah selesai melakukan audit,” bebernya di hadapan warga saat didatangi.
Kemudian adapun ketidak terimaan masyarakat pihaknya mengaku sudah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan. Dan adapun permintaan audit ulang yang diajukan juga harus dengan prosedur dan ketentuan yang jelas. (tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Terdampak Proyek, Empat Warga Lembah Sempage Minta Ganti Rugi

Read Next

KEK Mandalika Bakal Serap 6 Ribu Pekerja

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *