LOBAR—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) tidak ada hentinya menujukan prestasinya. Belum lama menerima apresiasi Pemda Berprestasi terbaik kategori creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemda Lobar kembali memperoleh penilaian terbaik dari Pemerintah Pusat. Pemkab Lobar berhasil memperoleh nilai tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas capaian reformasi birokrasi tahun evaluasi 2025 hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Bukti nyata komitmen seluruh jajaran Pemkab Lobar dalam membenahi tata kelola, sistem kerja, serta pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan dan berintegritas.
Berdasarkan surat resmi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB Nomor B/48/RB.06/2026 yang diterbitkan pada 10 April 2026, Indeks RB Pemkab melonjak drastis. Dari nilai indeks tahun 2024 berada di angka 78,54 dengan predikat “BB”, melesat menjadi 82,75 di 2025 sehingga berhak menyandang predikat “A-“. Meningkat dengan adanya deviasi positif sebesar 4 poin. Performa tata kelola ini menempatkan Lobar sebagai daerah dengan lompatan kinerja birokrasi terbaik dan tertinggi di NTB.
Asisten 3 Setda Lobar H Fauzan Husniadi yang dikonfirmasi mengaku capaian luar biasa ini tidak lepas dari pembenahan menyeluruh delapan area reformasi birokrasi yang diarahkan Bupati Lobar. Indikator penilaian meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan lincah, penempatan pejabat berdasarkan kompetensi (meritokrasi), hingga monitoring evaluasi eksternal seperti penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Mudah-mudahan ini menjadi positif untuk kita semua di Lombok Barat mengenai tata kelola pemerintahan dan tata kerja kita yang dinilai oleh Kementerian PANRB” ujar Fauzan yang dikonfirmasi akhir pekan kemarin.
Berbeda tahun-tahun sebelumnya.yang hanya mengambil sampel penilaian dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekarang, sistem evaluasi mewajibkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Lobar terlibat aktif dan dinilai secara menyeluruh. Fauzan menegaskan seluruh indikator penilaian terakomodasi saat evaluasi tematik maupun general dilakukan.
“Alhamdulillah birokrasi kita sehat. Ini kan yang menilai dari luar, dari kementerian berdasarkan indikator-indikator yang ada dan hasilnya sudah jelas. Pengukuran pun sekarang lebih spesifik, ada reformasi birokrasi yang sifatnya tematik dan ada yang general dengan puluhan indikator di dalamnya,” tambahnya.
Meski, surat keputusan hasil evaluasi Kementerian PANRB yang ditandatangani elektronik oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto tertulis April 2026. Namun surat itu baru resmi diterima pihaknya pekan kemarin. Kabar baik ini sudah disampaikan kepada Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wakil Bupati Lobar Hj Nurul Adha. Bahkan diakuinya, Bupati mengapresiasi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja keras. Serta meminta agar capaian predikat “A-” tidak membuat jajaran berpuas diri dan meningkatkan indikator pelayanan yang belum maksimal agar target predikat “A” atau bahkan “A+” dapat tercapai ditahun berikutnya.
“ Beliau menyampaikan untuk tingkatkan terus, bila perlu kita sampai ke A plus-nya. Bupati menginstruksikan khusus kepada saya untuk melihat kembali indikator-indikator mana yang belum maksimal, mana yang masih kurang, itu yang harus kita dorong dan pushbersama,” pungkasnya. (win)