Legewarman mendengar keluhan guru honorer.

PRAYA – Guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Tanpa Penempatan (FGTP) mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah (Loteng), Selasa (15/8).

Kedatangan para guru ini untuk mempertanyakan kejelasan nasib dalam pengangkatan PPPK. Untuk diketahui, tahun ini Pemkab Loteng mendapatkan kuota pengangkatan ASN melalui jalur PPPK sebanyak 891.

Formasi terdiri dari 713 tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya K2, kemudian 59 tenaga teknis dan 119 tenaga guru (Bahasa Indonesia, PKN, Penjaskes, Prakarya, BK dan Seni Budaya).

Minimnya formasi yang dibuka tahun ini menjadi salah satu keluhan para guru. Pasalnya, guru yang tergabung FGTP ini sudah mendapatkan nilai di ambang batas dan observasi, tinggal menunggu penempatan saja. Namun itu semua bertolak belakang dengan jumlah formasi yang dibuka pemerintah setempat yang hanya 119 formasi dan itu diperuntukkan untuk guru Mapel SMP.

Ketua FGTP Loteng, Zulpanji Hadi mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan. Diantaranya, minimnya formasi yang dibuka, perbedaan data guru di BKPSDM dan Dikbud Loteng yang tidak sesuai kenyataan lapangan dan dinilai banyak kejanggalan. Tuntutan lainnya yakni meminta guru honorer yang statusnya Prioritas 3 (P3) tanpa penempatan (TP) jumlahnya 752 orang diberikan formasi tahun ini, bahkan itu sudah dijanjikan oleh bupati. Serta mempertanyakan dasar pengusulan formasi PPPK 2023 tidak sesuai kebutuhan lapangan.

“Jadi kita minta kepada pemerintah daerah, guru dengan status tanpa penempatan ini bisa diangkat menjadi PPPK tahun ini, karena sudah memenuhi persyaratan,” harapnya.

Selain itu, FGTP meminta status yang jelas kepada pemerintah daerah. Mengingat selama ini hanya diberikan janji palsu. Terkait kebijakan pengangkatan PPPK banyak guru SMP ditempatkan di SD, sehingga membuat guru SD yang sudah lama mengabdi merasa terancam.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Loteng, Lege Warman memimpin langsung jalannya diskusi publik terkait formasi PPPK 2023 yang diusulkan pemerintah setempat yang dinilai belum dapat mengcover kebutuhan guru.

Lege mengatakan, sesuai dengan PMK 212 jumlah formasi yang diberikan pemerintah pusat sebanyak 1542, namun yang diajukan oleh Pemkab Lombok Tengah hanya 119 formasi. Ini seakan-akan formasi PPPK 2023 yang diajukan oleh pemerintah daerah adalah sebuah prestasi atau hasil lobi-lobiannya.

“Itu adalah bohong besar, jika mau dibilang sebuah prestasi harus memenuhi formasi yang ada. Kondisi pendidikan kita saat ini ada sekolah yang numpuk gurunya ada yang kekurangan guru, ini menunjukkan data guru yang dimiliki tidak valid,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Loteng, H Amir berharap guru-guru yang sudah memenuhi passing grade dengan status tanpa penempatan (TP) bisa diangkat menjadi PPPK tahun ini.

“Selama ini dalam perekrutan, pengusulan pegawai, mutasi dan kebijakan pendidikan PGRI tidak pernah dilibatkan,” bebernya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng, Didik Purwasyatiadi menjelaskan, untuk keperluan pengusulan formasi kebutuhan guru di Lombok Tengah sudah melalui tahapan penjaringan. Data guru yang diterima oleh Dikbud Loteng sesuai dengan laporan dari Korwil yang telah dilaporkan oleh kepala sekolah. Jumlah guru kelas di semua kecamatan sebanyak 3428 kurangnya 400, guru agama jumlahnya 622 kurangnya 47, guru PJOK 412 kurangnya 163.

“Data-data ini sudah kita usulkan ke BKPSDM untuk diolah untuk bahan usulan formasi, karena urusan formasi memang urusan BKPSDM. Artinya di sini Dikbud Loteng hanya mengusulkan kebutuhan saja sesuai data yang dipegang,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Kepala BKPSDM Loteng, Lalu Wardihan menjelaskan, jumlah tenaga PPPK yang sudah terangkat di Lombok Tengah sebanyak 2667 orang, ini sudah lebih dari ekspektasi awal yang hanya 1886 orang.

“Jadi formasi-formasi ini kita usulkan ke MenpanRB yang dilihat dari posisi belanja daerah yang berada diangka 48,32 persen. Jadi apa yang telah kita usulkan akan diverifikasi dan divalidasi oleh pusat muncul angka 119 formasi,” terangnya.

Dalam hal ini lanjutnya pemerintah daerah tidak bisa membatal formasi yang telah diberikan karena itu kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kasus ini bukan hanya di Lombok Tengah saja, tapi daerah lain juga sama. Mudah-mudahan ada kebijakan pemerintah pusat mau memberikan tambahan formasi,” harapnya.

Dari pertemuan itu, diambil kesimpulan pemerintah daerah akan segara melakukan distribusi 742 guru PPPK yang sudah menerima SK tahun ini, setelah itu akan disandingkan dengan kebutuhan guru di Lombok Tengah berapa yang menjadi kekurangan dan itu akan dibahas di pertemuan Rabu pekan depan. (hza)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 855

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *