MATARAM – Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB periode 2024-2027 dilantik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi di Mataram, Selasa, 22/07/20024.
Adapun nama nama anggota BPPD NTB periode 2024-2027, Sahlan M Saleh, Ketua ASTINDO NTB, Ni Ketut Wolini, Ketua PHRI NTB, Dewantoro Umbu Joka, Ketua ASITA NTB, Abdus Syukur, PWI NTB, Badrun, Ketua ASPPI NTB, Lalu Fatwir Uzali, Ketua HPI NTB, Ali Muhtasom, Direktur Poltekpar Lombok, Mohammad Mustamar Natsir, Pakar Sosial Media dan Valentry Akila dari Garuda Indonesia Branch Manager Mataram.
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi mengingatkan pengurus BPPD NTB yang baru dilantik bersama-sama membangun NTB. Sehingga apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai. Masing- masing dapat memahami tugas dengan baik agar tugas-tugas BPPD NTB dapat berjalan maksimal.
Melalui penentu kebijakan BPPD NTB harapan pemerintah bagaimana menciptakan destination image, kabupaten menciptakan objek image, pelaku usaha membentuk produk image.
“Ini adalah pembagian tugas-tugas yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengkonsolidasikan teman-teman pelaku usaha sesuai dengan bidang asosiasi masing-masing untuk memberikan yang terbaik,” ujar Gita.
Miq Gita sapaannya menegaskan jika pengurus BPPD Provinsi NTB sekarang ini benar-benar bisa menjadi mitra strategis pemerintah. Bahkan, sebelum undang-undang kepariwisataan lahir, di era awal 2002 ada Lombok Sumbawa Promo yang diketuai langsung Wakil Gubernur. Di Lombok Sumbawa Promo ini anggotanya terdiri dari anggota DPRD, Dinas Pariwisata dan unsur lainnya.
Namun, lahirlah Undang-Undang Kepariwisataan menuntut transparansi, maka kepengurusan BPPD di dalamnya diserahkan pada perwakilan dari kalangan seperti asosiasi pariwisata (travel, hotel, pramuwisata) akademisi, penerbangan hingga konten kreator.
Sekda meminta pengurus BPPD NTB dapat melakukan dua hal. Pertama melakukan konsolidasi personal. Meski satu dengan yang lainnya sudah saling mengenal satu sama lain, tetapi masing-masing diminta saling mengenal lebih mendalam. Sebab tugas dan tanggung jawab yang kini diberikan unsur-unsur yang tergabung di dalam penentu kebijakan, bukan lagi menjadi aktor-aktor yang bersifat personal untuk kepentingan individu. Namun, berpikir lagi tentang keseluruhan dari yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus BPPD.
“Seperti Bu Wolini ini tentu tidak hotelnya sendiri, tetapi bagaimana ke depan mudah-mudahan tidak terulang lagi,” sebut Miq Gita mencontohkan.
Pemprov tidak menghendaki kejadian saat pertama even MotoGP berlangsung harga kamar hotel naik 8 hingga 9 kali lipat dari harga normal. Yang perlu diingat pemerintah mentoleransi kenaikan harga tiga kali dari harga standar.
Jika hal demikian kembali terjadi maka akan terbangun kesan tidak baik bagi wisatawan. Hal ini bisa berdampak pada tingkat kunjungan mereka ke NTB.
“Kedatangan wisatawan menentukan perputaran ekonomi didaerah,” terangnya.
Kedua, penentu kebijakan BPPD NTB diminta melakukan konsolidasi program. Sebagai koordinator promosi pariwisata, BPPD harus menginventarisir promosi pariwisata yang efektif, termasuk tujuan promosi. Demikian juga kendala destinasi yang bagus, sarana prasarana lengkap namun masih terkendala aksessibilitas harga tiket yang mahal dan lain sebagainya.
“Untuk itu, keberadaan unsur penerbangan sebagai anggota BPPD NTB ini mari apa yang harus kita lakukan bersama-sama, sehingga permasalahan harga tiket dapat ditekan,” pintanya.
Sekda berharap pengurus BPPD NTB yang ada sekarang ini tetap bersatu dan kompak dalam melaksanakan tugasnya. Tidak lagi memunculkan konflik kepentingan satu dengan lainnya.
“Saya hakkul yakin kepengurusan BPPD NTB hari ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Pak gubernur menginginkan kondisi (NTB) yang akan datang harus lebih baik. Pemprov, Insya Allah akan memberikan dukungan kepada BPPD NTB sebagai mitra strategis,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady mengatakan masa jabatan kepengurusan BPPD NTB hari ini empat tahun. Kepengurusan BPPD NTB ini dibentuk bersama pemerintah akan mempromosikan pariwisata NTB baik didalam negeri maupun di luar negeri.
Jamaluddin mengatakan NTB akan melakukan banyak even besar salah satunya even MotoGP. Pemerintah menargetkan penonton bisa diangka 250 ribu. Oleh karenanya promosi harus digencarkan supaya untuk memantik tingkat kunjungan wisatawan lebih banyak lagi.
Tahun ini Pemprov NTB menargetkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2,5 juta. Pihaknya berharap target tersebut dapat tercapai seperti tahun lalu dari target 2 juta kunjungan tembus diangka 2,2 juta kunjungan wisman.
“Mudah-mudahan sembilan anggota BPPD ini berjalan baik lurus. Kritik saran harus diterima,” katanya.
BPPD NTB terdiri dari asosiasi kepariwisataan. Oleh karenanya BPPD NTB diminta melibatkan aktif asosiasi kepariwisataan di 10 kabupaten kota. Jamal mengingatkan BPPD NTB kali ini tidak memiliki gaji. Namun mereka memiliki anggaran promosi sebesar Rp 1 Miliar.
“BPPD ini bekerja mempromosikan pariwisata NTB untuk kemajuan NTB,” pungkasnya.
Hadir dalam pelantikan tersebut Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Fathul Gani, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. (jho)