Bawaslu Plototi ASN “Nakal”

F Ketua Bawaslu NTB rotated

M Khuwailid

MATARAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB memplototi gerakan dan keterlibatan ASN atau PNS di momen Pilkada serentak di NTB khususnya. Penggiringan birokrasi ke ranah politik praktis sangat berpotensi akan terjadi dilihat.

Parahnya lagi, Bawaslu juga sudah mencium adanya ASN “nakal” terlibat politik praktis. Lebih parah lagi, ada beberapa ASN menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati. Atas dasar ini, Bawaslu mewarning hal itu agar tidak terjadi. Dalam UU Nomor 10 tahun 2016 jelas disebutkan jika hal itu terjadi, mobilisasi ASN yang dilakukan secara masif, terstruktur dan masif Calonkada yang menang bisa digugurkan.

“Kalau kita amati dari karir para bakal calon, hampir sebagian besar berasal dari ASN. Dari situ Bawaslu jadikan satu indikator potensi politik birokrasi,” tegas Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid, kemarin.

Data Bawaslu daerah NTB pada perhelatan kontestasi sampai hari ini, disebutkan masih tinggi dugaan pelanggaran ASN. Untuk itu, Bawaslu menjadikan satu titik rawan tinggi dalam peta Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2020. Kerawanan itu, lanjutnya berkaitan dengan mobilisasi ASN atau PNS yang melibatkan diri dalam politik praktis.

“Kita harapkan ASN yang aktif dia harus menunjukkan loyalitasnya terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” tegasnya.

Bawaslu melihat, dalam realitas politik hingga saat ini mereka selalu menjadi kelompok yang dianggap punya posisi strategis untuk digoda oleh kekuatan politik. Di beberapa klaim yang termuat di media massa, para Balonkada meyakini didirinya akan didukung oleh ASN.

“Ini jadi satu indikasi bahwa potensi terjadinya politisi ASN sangat tinggi,” katanya.

 Untuk melakukan pencegahan atas keterlibatan mereka, jajaran Bawaslu kabupaten kota hingga Pengawas tingkat Lurah/Desa diintruksikan membuat pemetaan dan monitoring terkait keterlibatan ASN di dalam politik. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing tingkatan harus punya kesadaran yang baik tentang itu. Mereka harus membangun kultur politik ke arah yang lebih baik.

Jika dia sebagai PPK menemukan ada ASN berpolitik praktis namun tidak diberikan sanksi sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) PPK, itu bisa terncam juga diberikan sanksi.(jho)

1 Review

?s=96&d=mm&r=g
asmiranda
1

bermain game dapat rejeki berlimpah

yuuukkk MABAR game qqharian guuys.... seru asik dan bisa bikin bengkak tak terbatas rek tabungan kita juga, banyak bonus bonus yang bisa kita dapatin dan jackpot yang luar biasaaa.... mau kaya ya di qqharian ajaaa bukan yang lain.. Click Disini

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

IWAPI Siapkan Harapan Baru UMKM

Read Next

Ziadi-Aswatara Tawarkan Konsep Kota Terintegrasi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *