Bawaslu Loteng Temukan Kejanggalan di-Verfak

f AA koordinasi scaled

BUYUNG/RADAR MANDALIKA KOORDINASI: Para komisioner Bawaslu Loteng saat sedang melakukan pembahasan terkait temuan verfak, Kamis (2/7) kemarin.

PRAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah menemukan kejanggalan dalam proses verifikasi factual (Verfak) syarat dukungan bapaslon jalur perseorangan atau independent oleh panitia pemungutan suara (PPS).

Komisioner Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Loteng, Lalu Fauzan Hadi mengatakan, salah satu temuan ditahapan verfak, kekeliruan yang dilakukan PPS saat melakukan verfak hari ke lima. Dia pun menyebutkan kacau, contoh ada pendukung yang sudah meninggal dunia, dan PPS langsung memberikan keterangan tidak memenuhi syarat (TMS). Tanpa berkoodinasi ke pengawas desa, atau kepala wilayah setempat, yakni kadus atau kaling.

 “Jadi yang menentukan apakah informasi itu benar atau tidak bukan PPS, bahkan kita temui ada yang memberikan keterangan tidak bertemu (TB), jadi kesaksian dari kepala wilayah setempat sangat diperlukan,“ katanya tegas.

Kemudian kasus temuan di Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria. Ada warga yang tidak dapat menunjukkan KTP elektronik, namun petugas malah meminta KK.

 “Kan sudah jelas salah, jadi dalam aturan yang harus di verifikasi itu KTP-e atau minimal surat keterangan (suket),” jelasnya.

Kemudian elemen data seperti KTP-e yang tidak sesuai dengan daftar dukungan B1.1, pihaknya temukan warga didatangi ulang, yang semestinya hal itu dilakukan sekali.

“Kami juga melihat banyak petugas baru, atau mungkin ada masalah pada saat bimtek, entah materi yang diberikan tidak sampai, atau yang diberikan materi belum memahami,” sentilnya pedas.

Seharusnya kata Fauzan prosesnya simple, didatangi dulu, jika ditemui maka lanjut untuk mencocokan KTP-e, kemudian baru ditanya mendukung atau tidak. “Yang jadi persoalan di lapangan banyak versi, mekanismenya membias di masing wilayah, jadi kemungkinan cara memahami pada saat bimtek kemarin sepertinya beda masing-masing orang,” tuturnya.

Kalaupun tidak bertemu lanjut dia, nanti PPS melaporkan kepada Liaison officer (LO), nanti LO yang mengumpulkan warga, kalaupun tidak bisa dikumpulkan oleh LO-nya, warga bisa langsung mendatangi PPS.

 “Jadi bukan tugas PPS yang repot mengamankan data untuk syarat itu, tugasnya hanya memastikan syarat dukungan, ini kok baik sekali PPS-nya. Totalitasnya berlebihan,” sentilnya lagi.

Terkait dengan prosedur sangat disoroti Bawaslu, soal kebijakan dan mekanisme di lapangan itu hak KPU. “Jadi poinnya, rel PPS hanya mendatangi, LO menyiapkan KTP, dan memastikan orangnya ada di rumah untuk dimintai keterangan, dan pengawas hanya memastikan prosedur di lapangan benar,” jelasnya.

Pihaknya sampai saat ini sedang menghimpun detail peristiwa, yang nantinya akan disampaikan kepada KPU. (cr-buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemprov Siapkan Pergub Untuk Bela Produk Lokal

Read Next

HMI Cabang Loteng Tolak RUU HIP

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *