Ancam Lapor ke Komnas HAM dan Ombudsman

F Protes 1

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID PROTES: Warga dan seorang pengacara saat mendampingi klayen di lokasi tanah yang akan dibersihkan, kemarin.

PRAYA – Masih ada warga yang mempersoakan landclearing atau pembersihan lahan dilakukan pihak PT. ITDC sebagai pengembang KEK Mandalika dan sirkuit MotoGP 2021.

Kuasa Hukum warga pemilik lahan, Dwi Sudarsono mengatakan, apabila adanya kesalahan mengenai objek sengketa, dan adanya kekeliruan maka perlu dilakukan kroscek, dimana berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan keterangan dari pengadilan untuk melakukan landclearing.

“Kalau batas tanah landclearing sama dengan putusan pengadilan, maka akan menyerahkan kepada ITDC, namun apabila tidak sesuai maka kami akan tetap melaporkan ke Komnas HAM dan Ombusman, ” ancamnya di hadapan media, kemarin.

Dia menegaskan, angkah perlawanan diakukannya ada dasar hukum, bukan atas dasar anarkisme. Dimana pihaknya hanya melakukan penegasan dan kesesuaian berdasarkan dengan putusan pengadilan yang telah disepakati terkait batas-batas lahan Landclearing.

“Kami padahal sudah terbuka dengan menerima Landclearing,” katanya.

Sementara, pemiik lahan Amaq Bengkok yang tinggal di area 1,5 hektare tanah mengaku, pihaknya hanya mendapatkan ganti rugi dari perobohan rumah hanya 75 juta dan yang diterima ada 65 juta , dan sebagiannya di berikan ke pengacaranya 10 juta.

“Uangnya saya pakai untuk membuat rumah dan sudah jadi,” bebernya.

Warga ini mengaku, memiliki tanah sekitar 1,8 hektare namun setelah dilakukan pengukuran ulang maka ditemukan angka 1,5 hektare.

“Kalau saya tidak mau memberatkan pemerintah, berapapun standart yang ditetapkan. Kalaupun tidak mau membayar maka saya akan tetap tinggal di sini,” tegasnya.

Di samping itu, VP Corporate Legal & GCG ITDC Yudistira mengakui melakukan landclearing berjalan aman danbtertib.

“Kami telah melakukan jalur non mitigasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dan pak Sibawaih, dimana baik mediasi, pengukuran ulang, keterangan pengadilan, perlunya penetapan dan keterangan sengketa, namun mereka tetap saja bertahan, karena jalur non mitigasi sudah deadlock. Dan kami posisi memegang sertifikat dan Sibawaih sebagai pihak klaim. Maka kami harus melakukan land clearing,” jelasnya.(tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Cara Pokdarwis Lantan Kelola Potensi Desa

Read Next

Target Penurunan Kemiskinan 0,5 Persen

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *