MATARAM – Penyegaran birokasi yang dalam waktu dekat akan dilakukan gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (LMI) dinilai Komisi III DPRD NTB momentum melakukan pembenahan total keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di NTB.
Daftar BUMD NTB, Jamkrida, Bank NTB Syariah maupun PT GNE menyisakan segelumit persoalan. Kondisinya tidak lagi sakadar sakit melainkan akut nan kronis.
“BUMD kita ini tengah sakit parah dan mengalami komplikasi. Sehingga perlu dilakukan audit dengan tujuan tertentu atau dengan audit investigasi oleh BPK RI,” tegas Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurullah, di Mataram. Senin (21/4).
Politisi PAN ini mengatakan hasil audit dari BPK RI itu yang berupa rekomendasi-rekomendasi akan menjadi langkah-langkah bagi Pemprov NTB untuk melakukan langkah penyelamatan atau pembubaran BUMD tersebut.
“Langkah itu yang penting dilakukan terlebih,” tegas mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima itu.
Pihaknya melihat gubernur sedikit lamban bersikap karena sampai sekarang belum melakukan audit terhadap BUMD tersebut. Ditegaskannya, BUMD menjadi salah satu jantung ekonomi daerah.
Padahal langkah audit itu akan sangat menentukan apakah BUMD itu mau diselamatkan, dibubarkan atau dibentuk yang baru.
Sementara itu, Maman sapaan akrab wakil rakyat itu pun menyinggung wacana Gubernur Iqbal yang ingin membentuk BUMD baru dengan nama BUMD NTB Capital. Menurut Maman, mewujudkan NTB Capital belum efektif sebab melihat dari esensi tujuan pembentukan BUMD yakni bagaimana bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat NTB. Berikurnya bagaimana bisa menghasilkan pendapatan daerah harus betul-betul bisa diwujudkan.
“Kalau Gubernur ingin membentuk BUMD baru maka perlu dilakukan diskusi panjang terkait modal awal, aset dan lainnya. Sementara kita sudah punya BUMD yang sudah memiliki syarat itu semua. Tinggal dilakukan audit saja guna menentukan langkah-langkah kedepannya apakah diselamatkan, dibubarkan atau dibentuk baru,” pungkasnya. (jho)