MATARAM – Mutasi makin menghantui. Sortir komposisi pengisian OPD sudah dilakoni. Sederet nama pajabat yang untung maupun yang akan buntung sudah ditangan gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (LMI). Tinggal diumumkan dan dilantik.
Fraksi Demokrat DPRD NTB mempercayai penuh komposisi OPD yang akan dilakukan gubernur. Semua sudah masuk evaluasi LMI. OPD yang perlu digeser, diisi maupun yang perlu penyegaran untuk mempercepat laju visi misi Iqbal Dinda.
“Saya kira, pak gubernur sudah punya banyak data soal bawahannya. Kita percayakan saja ke pak gubernur. Beliau sudah punya data komprehensif,” ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB, Indra Jaya Usman (IJU) di Mataram, Senin (21/04).
Anggota Komisi V DPRD NTB itu mengatakan, jikapun semua sudah dievaluasi namun tidak langsung dieksekusi (menggeser,red) oleh gubernur. Barangkali perlu waktu lebih. Sebab tidak semua harus dihantam dan di trobosi LMI.
IJU mengatakan OPD yang banyak disorot publik bahkan sudah ada yang berporses di tangan Aparat Penegak Hukum (APH), diyakininya pasti sudah masuk dalam pertimbangan gubernur.
“(OPD disorot publik akan digeser?) tidak bisa sekedar berdasarkan isu diluaran . Tapi pasti itu menjadi salah satu pertimbangan pak gubernur. Pak gubernur pasti juga punya informasi yang jauh lebih mendalam terkait itu,” jelas Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu.
“Makanya saya bilang kita percayakan saja sama pak gubernur. Saya posisinya percaya sama pak gubernur. Saya kira beliau punya informasi tidak sekedar informasi pemerbitana dari publik. Tidak semata-mata soal itu. Jikapun ada yang masuk ranah hukum, maka itu urusan APH sendiri untuk menbuktikan itu,” sambungnya.
Oleh karenanya, menurut IJU terkai kabinet baru Iqbal Dinda itu merupakan hak priogratif gubernur.
“Saya kira komitmen pak gubernur keras memperbaiki situasi ini. Dari segi integiras (Kepala OPD), kemampaunnya, tentu juga dari sisi kebutuhan pak gubernur soal jajarannya. Bagaimana mereka bisa menjalankan visi misi Iqbal Dinda,” terangnya.
“Jadi itu semua hak priogoratif pak gubernur. Intinya beliau pasti banyak mendapat informasi lah dari segala sisi,” tegas IJU lagi.
Beberapa masukan perbaikan pun sudah sering disuarakan Fraksi Demokrat sendiri. Katanya Demokrat punya keinginan yang sama dengan Iqbal – Dinda mengejer ketertinggalan pemgangunan di NTB yang disebabkan terlalu banyak masalah.
“Kita butuh percepatan pembangunan. Kita banyak ketertinggalan ini karena banyak persoalan. Sehingga, perlu dibersihkan hal hal yang tidak baik itu. Harus dirubah. Kita perbaikan kedepan seperti apa yang beliau harapkan. (Gubernur) butuh pembantu-pembantu yang bisa menyeimbangi.
Pastilah pembantu-pembanru yang bersih, yang berintegritas. Kemampaun sesuai bidang mereka masing-masing,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah OPD, Instansi yang banyak disorot belakangan. Misalnya dibidang kesehatan. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUP NTB yakni kelebihan bayar RSUP NTB Rp 193 M dan keributan yang terjadi di rumah singgah dibawah kepemimpinan Dr Lalu Hendra Mahaputra alias dokter Jeck. Dibidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibawah kendali Aiydi Furqon disoroti, pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK dan kepergian Kepala Dinas Dikbud NTB ke Turkie baru baru ini. Terbaru muncul juga dugaan penyelewangan dana hibah Dispora NTB senilai Rp 500 juta. Kadispora NTB, Tri Budi Prayitno dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB Januari lalu. (jho)