Zero Waste Disentil Dewan, Wagub Ngaku Malas Ngomong

  • Bagikan
F Wagub NTB
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Hj. Sitti Rohmi Djalillah

 

MATARAM – Sorotan program prioritas pemerintah NTB Zul-Rohmi, zero waste oleh wakil rakyat di DPRD NTB tak direspons baik Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Kepada media, Wagub mengaku sebetulnya malas menanggapi sorotan wakil rakyat itu. Apalagi disebut menggunakan anggaran cukup besar.

“Saya malas bicara sebenarnya. Anggaran lingkungan (NTB) terlalu sedikit kalau bicara ideal. Hanya belasan miliar jika dibandingkan Surabaya sampai ratusan miliar. Kita dengan anggaran kecil begitu dibilang berlebihan,” tegas wagub di hadapan media, Kamis kemarin.

 

Rohmi kemudian menyebutkan, misalnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebun Kongok, kalau tidak dilakukan perluasan lahan (Land Fil) maka akan terjadi bencana. Sebab, sampah yang ada di Kebon Kongok otu akumulasi sampah dari tahun ke tahun.

 

“Itulah yang dilakukan pembebasan lahan, itulah yang dibangun disitu (dengan anggaran zero waste),” terang politisi NasDem itu.

 

Kedua menganai pembangunan jalan Lember, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat itu memang sengaja dipriorotaskan mengingat penting sebagai akses menuju pabrik pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3).

 

“Parbik udah ada jalannya nggak ada. Makanya saya malas ngomong. Apa kita bongkar pabriknya,” katanya kesal.

 

Wagub mengatakan, NTB harusnya bersyukur kedapatan pabrik B3 dari pemerintah pusat. Pasalnya, tidak semua provinsi mendapatkan program ini.

 

“Hanya (provinsi) tertentu yang dapat,” katanya.

 

Belum lagi ada tudingan pencucian uang pada program zero waste. Rohmi mengku heran dengan munculnya istilah tersebut.

“Saya juga bingung dengan pencucian uang. Pencucian uang itu uang dipakai yang bersumber dari kejahatan,” paparnya tegas.

 

Rohmi mengatakan, kritikan yang dilontarkan dewan itu kemungkinan dikarenakan merek belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

 

“Atau tidak ngecek segalanya dengan detail,” sebutnya.

 

Persoalan lain selain dukungan anggaran di zero waste ketersediaan SDM. Bayangkan, Satgas zero waste hanya berjumlah 13 orang dari idealnya 70 orang.

“Dari sisi SDM terbatas, anggaran terbatas. Kita sedang menjerit malah dibilang pencucian uang,” sesalnya.

 

Rohmi juga menanggapi sejumlah rekomendasi keras yang disampaikan anggota DPRD NTB tentang LKPJ Gubernur 2021 dimana diakuinya banyak kekurangan. Perjalanan menjalankan program 2021 apalagi ditimpa pandemi Covid-19 tidak semuanya berjalan mulus.

 

“Memamg kita akui tidak semunya (berjalan) mulus,” katanya.

 

Rohmi mengatakan, disetiap pembangunan tidak ada yang perpefek pelaksanaanya. Banyak aspek yang mempengaruhi namun beruntungnya semua program itu bisa berjalan dengan baik meski dalam situasi pandemi. Bahkan Wagub menyebutkan bahwa prestasi yang luar biasa diraih NTB di triwulan I. Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 7 persen.

 

“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita tertinggi 2022 triwulan pertama,” ungkapnya.

 

Sementara itu atas rekomendasi dewan terhadap LKPJ yang baik berisikan saran, masukan dan koreksi kontruktifnya atas hasil-hasil penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan sepanjang tahun 2021 itu. Pemprov dapat memahami bahwa rekomendasi yang disampaikan dewan tersebut, menjadi sangat penting artinya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

 

“Kedepan kami akan mengkaji dengan seksama, poin demi poin catatan yang telah disampaikan,” janjinya tegas.(jho)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *