Warga Protes ke Dukcapil KLU

f demo

IST/RADAR MANDALIKA DEMO: Warga melakukan aksi protes ke kantor Dukcapil terkait rencana perekaman di rumah Kepala Dinas Dukcapil Lombok Utara, Fahri.

KLU—Ratusan warga Lombok Utara melayangkan protes ke kantor Dinas Dukcapil KLU, kemarin (17/11). Protes ini sebagai imbas dugaan Kepala Dinas Dukcapil Lombok Utara, Fahri yang membawa alat perekaman elektronik KTP (e-KTP) ke tempat tinggalnya. Karena rencananya akan melakukan perekaman di rumahnya bagi warga pemula yang belum memiliki e-KTP.

“Apa yang kita lihat hari ini adalah bentuk kekecewaan warga. Makanya kami minta polisi mengusut ini dengan tuntas,” tegas salah satu tokoh masyarakat KLU, Ardianto, kemarin (17/11).

Buntut aksi protes yang dilakukan warga, kendaraan dinas Dukcapil beserta alat perekaman diamankan aparat kepolisian sebagai barang bukti bahan penyelidikan.
Kata Ardianto, apa yang dilakukan Kadis tersebut sudah melawan hukum. Yakni melakukan perekaman E-KTP langsung di rumah pribadi dengan membawa fasilitas negara berupa mesin cetak dan randis.

Menurut dia, perekaman tersebut sebaiknya dilakukan di kantor desa atau di kantor camat.
“Kami punya bukti-bukti bahwa mereka mengundang orang di rumahnya untuk mencetak e-KTP,” sambung dia.

Salah satu buktinya, yakni tangkapan layar percakapan WhatsApp (WA) terkait pembatalan percetakan e-KTP setelah perekaman tersebut diketahui publik. Ardianto menilai, itu indikasi bentuk pelanggaran Dukcapil, terutama jelang pencoblosan Pilbup KLU. “KTP adalah hal penting dalam pemilihan 9 Desember mendatang, tapi ini tidak ada hubungan dengan paslon. Warga hanya merasa dirugikan,” jelas dia.

Ia bersama warga akan menunggu proses hukum terhadap persoalan tersebut. Dirinya mengaku tidak sepakat jika persoalan tersebut diarahkan ke KPU dan Bawaslu. Sebab, itu tidak ada kaitannya dengan dua lembaga tersebut, melainkan ranah kepolisian. “Itu harus dilakukan di kepolisian agar tidak ada ruang untuk oknum lain. Kita uji sekarang ini tingkat independen kepolisian menyelesaikan persoalan ini, karena menurut kami masuk ranah pidana,” tegas dia.

Sebagai mantan anggota DPRD KLU dua periode, ia mengaku tahu seperti apa birokrasi di KLU. Meski sulit membuktikan, namun faktanya warga sudah paham siapa Kadis Dukcapil tersebut dan apa yang dilakukan.
“Jadi tidak perlu ngeles,” kata dia.

Lanjut dia, masyarakat kini juga meminta pertanggungjawaban kepala daerah menyelesaikan persoalan tersebut. Pelanggaran ini, kata dia, bisa saja nantinya dicontoh OPD lainnya. Jika beralasan untuk melayani masyarakat dengan cepat, seharusnya bisa dilakukan di kantor desa maupun kantor camat.
“Perekaman e-KTP kok di rumah pribadi,” cetus dia.

Ia menduga ada aroma skenario dalam persoalan tersebut. Sebab dalam pesan WA yang beredar, Kadis tersebut mengundang perekaman e-KTP bagi warga yang memasuki usia 17 tahun ke rumahnya. “Terlalu peduli kalau menurut saya. Kenapa tidak dari dulu saja, kenapa harus di rumah juga,” bebernya sambil bertanya.

“Karena ketahuan, ada WA beredar untuk meng-cancel perekaman di rumahnya. Makanya saya bilang ini sudah terencana,” tandas dia.

Terpisah, Kadis Dukcapil KLU, H Fahri mengaku apa yang dilakukan itu untuk memenuhi amanat KPU. Sebab ada sekitar 2.761 warga yang pada 9 Desember akan berusia 17 tahun namun belum merekam e-KTP. “Makanya jumlah itu kita sisir. Kita buat program yang di Bayan dan Kayangan merekam di kantor camatnya. Yang di Gangga langsung ke Dukcapil. Karena kita punya alat mobiling, perekaman dilakukan secara keliling di Tanjung dan Pemenang masing-masing 5 hari,” jelas dia.

Fahri mengatakan, perekaman warga jelang usia 17 tahun sudah sebanyak 1.748 orang atau baru 63 persen. Ia pun tidak menampik jika alat perekam tersebut dibawa ke rumahnya. Namun dirinya sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekdis dan staf Dukcapil lainnya.

Perekeman yang dilakukan sendiri, dipastikannya telah sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku. Berdasarkan perubahan UU 23 tahun 2006 tentang adminduk ke UU 24 tahun 2013, dan di UU 23 tahun 2006 masih menganut stelsel aktif bagi penduduk. Jadi awalnya dinas hanya menunggu dalam proses catatan kependudukan, namun dengan UU 23 mengalami perubahan ke UU 24 tahun 2013 maka sistem aturan menjadi berubah. Di mana pemerintah yang harus aktif menuntaskan masalah adminduk.

Sehingga katanya, sejak UU 24 seluruh Dukcapil melakukan pelayanan tidak hanya di kantor. Namun juga diperintah turun langsung ke masyarakat sampai ke pelosok menggunakan perangkat pelayanan mobile. Sehingga sejak awal pihaknya sudah pernah melakukan perekaman ke rumah warga, karena dokumen adminduk ini adalah kunci utk mendapatkan pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. “Sebentar lagi saya mau pensiun, sebagai kado terakhir saya untuk masyarakat makanya saya lakukan perekaman di Menggala, dan mereka setuju,” jelas mantan Kepala Diskoperindag KLU itu.

“Rencananya perekaman akan kami lakukan dua hari di Menggala, karena banyak warga Menggala yang belum cetak e-KTP-nya,” imbuh dia.

Ia menampik jika perekaman itu dikaitkan dengan Pilbup KLU. Ia hanya ingin agar persoalan perekaman tuntas, bukan memanfaatkan situasi. Apalagi amanat UU meminta pihaknya memberikan pelayanan door to door. “Kami paham soal aturan. Jika ada bukti kami menggiring proses perekaman kepada kepentingan politik, silakan buktikan,” tantangnya.(dhe)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Wartawan Polisikan Komisioner KPU Loteng

Read Next

BIL Terima Penghargaan dari Kemenkes

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *