Warga Minta Kades Banjar Sari Diberhentikan

F Hearing scaled

FENDI/RADARMANDALIKA.ID PROTES: Suasana hearing warga Desa Banjar Sari di kantor desa, Selasa kemarin.

LOTIM – Kepala desa (Kades) Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur diduga menggelapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). Akibat ulahnya, warga sampai dengan saat ini belum menerima penyaluran BLT DD dari November dan Desember 2020.

“Kebetulan saya juga dapat BLT DD, tapi kami belum dibagikan,” ungkap Safarwadi warga setempat saat melakukan hearing, Selasa (05/01) di aula kantor.

Selain dugaan penggelapan dana BLT DD, kades juga diduga melakukan penggelapan atas bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk lima unit rumah yang tersebar di lima dusun. Warga menilai, pemerintah desa tidak pernah melakukan transfaransi terhadap penggunaan anggaran desa, sehingga pihaknya dapat mengambil kesimpulan adanya upaya penggelapan anggaran desa.

Dari hearing itu, warga juga meminta kepala desa agar diberhentikan secara permanen, karena dengan tindakan tersebut warga sudah tidak percaya lagi dengan kades. “Kami sudah tidak puas dengan kinerja pak kepala desa,” tegasnya.

Ditambahkan Sulaiman, warga Dusun Sepakat bahawa dirinya bersama warga akan membuat petisi pemberhentian kepada desa tersebut miskipun permasalahan penggelapan tersebut telah diselesaikan kades.

“Kami akan tetap sikapi,” janjinya.

Sementara itu, Kades Banjar Sari Zuhri mengakui perbuatannya tersebut, ia menjelaskan dirinya sebagai manusia biasa telah melakukan kehilapan atas kejadian tersebut yang merugikan rakyat.“Saya sudah membuat berita acara, saya akan membagikannya tanggal 29 Januari 2021, saya akan membagikan uang tersebut,” janjinya.

Sementara soal penggunaan anggaran tersebut Zuhri mengaku telah menggunakannya untuk menutupi kos politiknya yang telah dia habiskan dalam kontestasi politik 2017 lalu.

Atas kejadian tersebut, pihak BPD Banjar Sari mengambil tindakan tengas dengan membuat surat pernyataan kesediaan pengunduran diri Kades jika sampai tenggang waktu yang telah diberikan belum mampu mengembalikan uang rakyat tersebut.

“Kita berhak mengawasi dan merekomendasikan apabila sesuatu terjadi tentang bantuan di desa,” sambung H. Samsul Hakim anggota BPD setempat.

Samsul menjelaskan, bantuan selama dua bulan tersebut belum diterima warga secara keseluruhan yaitu sejumlah Rp. 300 ribu perbulan, sehingga totalnya Rp. 600 ribu dengan jumlah KK penerima sebanyak 181 KK. (ndi)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Anggota Dewan NTB Kecewa dengan Pemkab Lotim

Read Next

Mohan Lebih Menjanjikan Ketimbang Ahyar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *