Warga KLU Tak Rasakan Minyak Goreng Murah

  • Bagikan
F ilustrasi minyak goreng
ilustrasi

KLU – Sejak diumumkan pemerintah pusat terkait kebijakan penurunan harga minyak goreng dari kisaran Rp 38 ribu menjadi Rp 14 ribu, masyarakat berbondong-bondong menyerbu ritel modern. Namun kondisi itu tidak terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Saat ini warga Lombok Utara masih merasakan harga minyak goreng di sejumlah toko masih tinggi.

Penyebabnya karena tidak adanya ritel modern di Lombok Utara. Sehingga masyarakat harus tetap menerima kondisi kenaikan harga bahan pokok tersebut hingga sekarang ini. “Kita kesulitan mencari harga minyak murah seperti di daerah lain yang memang ritel modernnya ada seperti Alfamart maupun Indomaret. Suka tidak suka kita harus menerimanya. Tapi harga yang harus kita hadapi ini sangat tinggi,” kata Inaq Ichah, seorang warga Tanjung, Minggu (23/1).

Ibu rumah tangga ini menambahkan, harga minyak goreng dalam beberapa pekan terakhir memang melambung tinggi. Sehingga membuat resah para ibu rumah tangga, terutama sejumlah pedagang yang memanfaatkan minyak goreng untuk berjualan. Padahal ia sudah mendengar ada kebijakan dari Presiden dengan menurunkan harga minyak goreng, melalui keberadaan ritel modern. Namun di Lombok Utara tidak ada ritel modern. “Kalaupun kita harus mencari ke daerah lain yang ada ritel modernnya sama saja bohong karena menambah biaya juga. Itupun kalau kita kebagian,” tandasnya.

Menanggapi itu, Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rama Kuswandaru mengaku miris. Di tengah kondisi harga minyak goreng yang turun saat ini, justru tidak dirasakan masyarakat Lombok Utara. Sistem pengendalian terhadap harga yang dilakukan pemda belum terlihat. Pasalnya, kebijakan pusat melibatkan ritel modern tidak dirasakan masyarakat. Alhasil masyarakat Lombok Utara hanya bisa gigit jari dan harus menerima harga minyak goreng tinggi. “Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), telah menyiapkan dana sebesar Rp 7,6 triliun. Itu digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan,” ungkapnya.

“Apakah kemudian kita tidak kebagian? Ya tentu tidak, dengan catatan masyarakat harus ke daerah-daerah tetangga yang Pemdanya mengizinkan adanya ritel modern,” sambung Rama.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan pusat memang tidak bisa diintervensi oleh daerah juga. Ketika kebijakan minyak goreng murah itu bisa didapat di ritel modern saja maka daerah seperti Lombok Utara yang belum mengizinkan masuknya ritel modern harus menerima kenyataan hanya bisa gigit jari. “Saya tidak menganjurkan pemda mengizinkan ritel modern berdiri di Lombok Utara, namun setidaknya pemda mencermati manfaat dari keberadaan ritel modern itu juga,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Pengawasan, Pengembangan dan Perdagangan (P3) Bidang Perdagangan Diskoperidag KLU, Prihatin mengakui dilematis dengan kondisi yang terjadi. Pasalnya, penurunan harga itu berlaku pada ritel modern saja namun tidak di pasaran. Dikatakannya, ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret tidak ada di KLU. Padahal dua ritel modern itu yang menyalurkan minyak goreng subsidi seharga Rp 14 ribu per liter.

Namun hal ini akan dikomunikasikan dengan provisi agar bisa dikerjasamakan dengan ritel yang ada di KLU, sehinga masyarakat KLU bisa menikmati minyak goreng subsidi tersebut. “Memang kalau berbicara ritel modern, minim dia di KLU, ada tapi tidak banyak, ” ungkap dia.

Kata dia, subsidi minyak goreng oleh pemerintah pusat memang menjadi keuntungan untuk masyarakat saat ini, mengingat harga minyak goreng saat ini sangat tinggi. Bahkan terakhir anggota turun mengecek harga minyak goreng di lapangan, harga masih tetap sama. Minyak goreng kemasan seperti Bimoli maupun merek lainya masih dengan harga Rp 20-23 ribu per liter. “Tidak seperti di Mataram yang bisa merasakan harga Rp 14 ribu, mungkin dikarenakan tidak adanya Alfamart, Indomaret disini,” jelasnya.

Di sisi lain, jika Alfamart dan Indomaret masuk ke KLU dikhawatirkan pedagang kecil mati. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan NTB guna mencari solusi agar subsidi pemerintah pusat bisa dirasakan masyarakat KLU. “Awalnya harga minyak ini sekitar Rp 14-15 ribu rupiah per liternya. Kenaikan harga minyak goreng ini tercatat sejak September 2021 kemarin sampai saat ini. Kenaikan harga ini pemicu lantaran harga kelapa sawit yang naik. Solusi sekarang ini memang masyarakat harus mengurangi masakan mnggunakan minyak goreng,” pungkasnya.(dhe)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *