Warga Gunungsari Hadang Eksekusi Lahan Kantor Desa

F LAHAN DESA

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA USIR: Warga Desa Gunungsari saat mengusir alat berat yang coba masuk ke lahan kantor desa setempat, kemarin (6/9).

LOBAR – Warga Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari menggagalkan eksekusi lahan kantor desa yang akan dilakukan pengadilan, kemarin (6/9). Menyusul kalahnya pemerintah desa (Pemdes) setempat dari ahli waris yang mengklaim lahan itu di pengadilan. Meski pihak pengadilan sempat membacakan putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi, namun warga setempat yang berasal dari Dusun Lendang Bajur tetap mempertahankan lahan kantor desa itu. Adu mulut pun tak terelakan, hingga terjadi ketegangan antara pengacara ahli waris ketika meminta alat berat masuk, namun dihentikan dan diusir oleh warga.
Pasalnya warga sangat mengetahui sejarah lahan kantor desa itu yang sudah ditempati sejak kepala desa pertama. Setelah tukar guling lahan yang dilakukan ahli waris saat itu. Belum lagi sejumlah keganjilan yang diduga dilakukan ahli waris demi mengklaim lahan itu. Sehingga warga tegas mempertahankan lahan desa itu. Pihak keamanan yang berjaga di lokasi mencoba melerai agar tak terjadi hal tidak diinginkan. Warga lantas menyampaikan tuntutan atas permasalahan itu, mulai dari meminta lahan desa yang dulu ditukar guling dengan ahli waris. Lantaran diduga dijual oleh ahli waris untuk dipergunakan biaya berhaji. Disamping itu meminta ahli waris berani bersumpah di atas tanah itu. Jika tak dikabulkan warga akan kembali dengan massa satu desa Gunungsari.
“Karena masyarakat sangat mengetahui tanah ini, sebab dikuasai desa 50 tahun sejak tahun 1957, dan itu tidak pernah terjadi apa-apa (gugatan). Bahkan peletakan batu pertama dihadiri ahli waris H Zohdi dan dia berpesan kepada almarhum H Akmaludin kepala desa saat itu, kalau membangun musala di sebelahnya tolong dinamakan An Nur agar dikenang sama orang tua (ahli waris),” jelas Kepala Desa Gunungsari, Maliki yang ditemui di lokasi.
Menurutnya yang membuat masyarakat geram lantaran keganjilan batas lahan pada dipipil yang diklaim ahli waris. Sebab kata Maliki, batas itu tidak sesuai dengan sebenarnya. Bagaimana tidak lahan yang dulunya kantor Polsek Gunungsari itu dikatakan sebelah timur berbatasan dengan tanah adat, dan sebelah utara tanah milik ahli waris yang mengatakan berbatasan dengan Polsek Gunungsari saat itu. Tak hanya itu sebelah selatan tanah lapangan. Namun ketika di persidangan saat ditanya pengadilan justru berbeda. Bahkan berlanjut hingga putusan yang justru memenangkan pihak penggugat ahli waris.
“Letak janggalnya malah putusan itu dikabulkan sampai jalan. Sehingga ini yang menjadi pemicu masyarakat (marah),” tegasnya.
Saat persidangan pun terjadi keganjilan pada saksi pihak ahli waris. Karena antara tahun lahir saksi dengan kejadian tukar guling lahan itu bedanya jauh. Saksi mengaku mengetahui kejadian itu padahal umurnya saat itu masih dua tahun. Atas kondisi itu kata Maliki, warga meminta agar tanah desa seluas 24 are yang dulunya ditukar guling di Desa Midang oleh ahli waris segera dikembalikan. Karena warga mengetahui lahan itu sudah dijual oleh pihak keluarga ahli waris untuk naik haji orangtuanya.
“Warga minta tanah desa dikembalikan yang di Belencong. Karena tanah ini (kantor desa) utuh,” ujarnya.
Selain itu warga juga menuntut batas-batas lahan itu perjelas. Karena dinilai melanggar, dan tidak sesuai dengan pipil, sertifikat hingga sertifikat tandingan. Serta ahli waris ditantang untuk bersumpah di atas tanah itu. Meski demikian Pemdes akan kembali menempuh langkah hukum lanjutan Peninjauan Kembali (PK). Ia mengaku memiliki novum untuk kembali merebut tanah desa itu. “Kita akan PK mengumpulkan barang bukti,” tegasnya.
Sementara waktu pelayanan kantor desa dipindahkan. Demi kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Terpisah Ketua DPRD Lobar, Hj Nurhidayah melihat kondisi ini sangat menyedihkan. Apalagi dirinya berasal dari daerah ini dan tahu betul kondisi lahan tersebut. Tiba-tiba ada ahli waris mengklaim lahan itu menjadi miliknya. ”Tentu ini mengejutkan,” katanya.
Bahkan warga tahunya di lapangan itu bukan lapangan. Namun warga tahunya lokasi itu merupakan Polsek Gunungsari sebelum pindah. ”Setelah pindah Polsek, mulai diklaim oleh ahli waris,” kata dia.
Apalagi dalam kondisi ini, Pemkab Lobar tidak bisa menunjukkan diri memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut. Intinya dari beberapa kasus pengalihan aset tanah Pemkab Lobar ke masyarakat menunjukkan pencatatan, administrasi di dalam Pemkab sendiri ternyata sangat tidak beres.
”Lahan itu hanya diklaim, tanpa memiliki bukti otentik bahwa itu adalah hak daripada aset Pemkab Lobar. Ini yang paling utama,” tuturnya.
Kondisi ini pun dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk mengklaim tanah itu bukan milik Pemkab Lobar. Ia mengharapkan kejadian ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga.
”Tim aset terbentuk seharusnya dibarengi dengan pendataan kembali. Paling tidak sertifikat atau sporadik dari desa tersebut untuk menyatakan tanah ini milik Pemkab Lobar,” terangnya.
Mengenai aset Kantor Desa Gunungsari yang sudah putusan Mahkamah Agung (MA), sudah kasasi, dan sudah dimenangkan sudah inkrah. Berarti kondisi ini Pemkab Lobar hanya bisa PK, harus dikuatkan dengan bukti otentik Pemkab Lobar. Pemkab Lobar harus menelusuri kembali bukti ruslah (tukar guling) aset tersebut. ”Begitu saja jalan keluarnya,” imbuhnya. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Vaksinasi, KAHMI Loteng Gandeng Polres, DMI dan Ormas

Read Next

TKI Asal Lotim Disiksa Majikan Sampai Masuk Rumah Sakit

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *