LOBAR – Pembangunan jalan Sopoq Angen belum sepenuhnya didukung DPRD Lombok Barat (Lobar). Meski tahun ini jalan itu sudah dianggarkan sekitar Rp 36 miliar oleh Pemkab Lobar untuk pembebasan lahan dan pembentukan jalan. Namun kalangan dewan masih mempertanyakan urgensi dari jalan itu untuk masyarakat. Pasalnya sejumlah jalan desa di Lobar masih banyak yang rusak dan dinilai lebih urgen dibandingkan jalan itu.
“Saya melihat apakah urgen atau ndak jalan ini ? Sedangkan banyak keluhan kepala desa jalan-jalan di dalam desa dan dibutuhkan masyatakat,” ujar Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha yang dikonfirmasi, Rabu (3/8).
Bukan tanpa alasan mengapa politisi itu mengatakan hal itu. Sebab kondisi beberapa jalan di Lobar banyak dikeluhkan. Seperti salah satunya ruas jalan Jerneng Bagek Polak Barat menuju Telaga Waru Hingga Karang Bokongkot Labuapi. Sudah beberapa tahun jalan itu diminta segera diperbaiki dan dilebarkan. Lantaran jalan itu begitu sempit dan sulit dilalui kendaraan yang berpapasan. Bahkan tak jarang ada kecelakaan terjadi akibat sempitnya jalan itu. Belum lagi beberapa jalan lain di desa yang kondisinya masih rusak parah.
“Salah satu tugas kita harus memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Kalau masyarakat jalan di jalan yang bolong malam hari terus gelap dan jatuh, siapa yang bertanggung jawab ?” Ungkapnya.
Walaupun sudah disetujui pada mekanisme pembahasan APBD 2022. Wanita yang akrab disapa Umi Nurul itu, mengaku sempat meminta agar rencana jalan Sopoq Angen itu dipikirkan ulang. Terutama dari sisi urgensinya.
“Bisa saja kita kaji ulang apalagi mau pembahasan APBD perubahan. Jalan ini kira-kira urgen apa tidak untuk masyarakat, gerung dengan jalan yang sekarang saja masih lengang,” imbuhnya.
Menurut ketua DPD PKS Lobar, kini masyarakat lebih butuh perbaikan jalan seperti Ruas Jalan Jerneng- Terong Tawah, kemudian Merembu-Bengkel atau menuju Narmada. Kondisinya banyak yang berlubang dan rusak.
“Kalau saya melihat itu lebih urgen untuk diselesaikan, dari pada kita memaksakan melakukan pembebasan lahan untuk jalan baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Fauzan Husniadi yang konfirmasi terkait penganggaran jalan itu mengaku sudah dianggarkan pada APBD 2022 ini. Nominalnya pun mencapai sekitar Rp 36 miliar untuk pembebasan lahan dan pembentukan jalan.
“Anggaranya sudah tersedia, tetapi untuk lebih jelas teknis pembebasan lahanya itu ada di OPD terkait tidak di kami,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Pembebasan lahan itu dari samping kantor Dinas Perhubungan Menuju utara Samsat. Menurutnya tidak bisa hanya pembebasan lahan tanpa ada perencanaan pembentukan jalan.
Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Arthadana mengaku jika pengadaan tanah tahap satu jalan itu sudah dilakukan dan sedang proses pensertifikatan. Kini tahap dua sedang dilakukan pengukuran untuk pembebasan lahan.
“Anggaran sudah ada dan kini pada posisi sedang pengukuran perbidang,” jelasnya.
Diakuinya untuk APBD murni ini hanya untuk pembebasan lahan. Sedangkan untuk pembentukan jalan itu diusulkan pihaknya pada APBD Perubahan 2022 ini sekitar 24 kilometer (Km).
“Seberapa diberikan anggaran kita melangkah,” pungkasnya. (Win)