Tujuh Orang Warga Masih Klaim Tanah

f lahan

LAHAN: Terlihat lahan pembangunan Sirkuit MotoGP Sedang dilakukan penggusuran, belum lama ini.

PRAYA — Pelaksanaan land clearing tahap dua di lahan pembangunan sirkuit motoGP KEK Mandalika, Kecamatan Pujut akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. 

Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho membenarkan, land clearing lahan tahap dua direncanakankan akan dilaksanakan pada minggu mendatang.  Hal ini mengingat pembangunan sirkuit motoGP saat ini sedang dikejar jadwal.

“Ya kita harus segera melakukan land clearing ini.  Karena pembangunan sirkuitnya terus dikerjakan,”katanya saat ditemui di halaman Polres Loteng, kemarin.

Ia menegaskan, land clearing akan dilaksanakan pada lahan yang diklaim oleh masyarakat.  Dimana, sesuai dengan datanya kurang lebih sebanyak 8 titik. Dengan luas lahan mencapai 60 sampai 80 hektare lebih di lokasi pembangunan motoGP tersebut.

“Jumlah warga yang klaim lahan ini kalau tidak salah sebanyak 7 orang,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, lahan yang akan diclearing tahap dua ini, berbeda dengan lahan yang statusnya inklave tersebut. Selain itu, untuk lahan masuk inklave sendiri, saat ini sedang tahapan penyelesaian di pengadilan.

 “Yang kita utamakan sekarang adalah lahan dimana lintasan dibangun,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan land clearing ini, pihaknya lebih mengedepankan pendekatan maupun penggalangan dengan masyarakat.  Bahkan, pihaknya telah membuka ruang selebar-lebar untuk masyarakat agar melayangkakn gugatan pada pihak pengadilan atas lahan yang dikelaim tersebut. Agar alas hak yang dimiliki ITDC berupa HPL akan diuji.

“Kita sudah menyarankan pada masyarakat untuk menggugat pada pengadilan. Karena yang dipersoalkan ini adalah lahan yang ada di HPL milik ITDC,” ungkapnya.

Selain itu, lahan yang di land clearing itu, pada prinsipnya lahan yang telah clear and clean. Artinya, status kepemilikan lahan tersebut secara hukum berdasarkan putusan pengadilan, merupakan lahan yang telah dibebaskan atau dibeli untuk peruntukan KEK Mandalika.

 “Jadi sebelumnya ada tim yang melakukan verifikasi terhadap data maupun dokumen milik warga. Kemudian, disandingkan dengan milik PT ITDC. Sehingga bisa dinilai bisa yang memang betul memiliki lahan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Nasdem DPD Loteng, Ahmad Samsul Hadi menyatakan, pihak ITDC harus lebih terbuka dan bisa melihat sejarah tanah maupun sosiologi dari masyarakat setempat.  Selain itu, ITDC juga harus pahami dalam segala pembangunan industri di wilayah Loteng ini, pastinya akan dilaksanakan secara berdarah —darah.

 “Artinya ITDC harus menyelesaikan persoalan itu dengan baik-baik dengan masyarakat.  Jangan asal main gusur saja,” katanya dengan tegas, kemarin.

Ia menegaskan, terkait persoalan harga lahan, pihaknya menilai masih bisa dilakukan nego dengan masyarakat setempat atau pemiliknya. Kenapa mereka menolak harga yang diberikan ITDC selama ini, karena harga yang ditawarkan selalu rendah.

“Coba padukan harga aprraisal dengan harga yang diinginkan masyarakat.  Kemudian ITDC bisa ambil harga tengah dari dua harga yang sandingkan tersebut,” tuturnya.  (jay)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bawaslu Nilai KPU Kota Mataram Tidak Becus

Read Next

Pathul Cuti Sampai 5 Desember

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *