Bawaslu Nilai KPU Kota Mataram Tidak Becus

Hasan 1

Hasan Basri

MATARAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram tidak becus. Gara-gara soal daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram 2020. Pasalnya, dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) banyak ditemukan daftar pemilih yang rancu.

“KPU ini tidak becus,” tegas Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, kemarin (30/9).

Terhadap validasi DPS, Bawaslu Kota Mataram menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK ) yang ganda atau pemilih ganda sebanyak 705 pemilih. Jumlah itu tersebar di enam kecamatan se Kota Mataram. Di Kecamatan Ampenan sebanyak 92 pemilih, Cakranegara sebanyak 227 pemilih, Mataram sebanyak 64 pemilih, Sandubaya ada 152 pemilih, Sekarbela da 28 pemilih dan Kecamatan Selaparang  sebanyak 142 pemilih.

“Yang ganda NIK itu 705 pemilih,” sebut Hasan.

Kemudian, ada pemilih berumur diatas 90 tahun sebanyak 348 pemilih. Dengan rincian, di Kecamatan Ampenan sebanyak 79 pemilih, Cakranegara sebanyak 73 pemilih. Selanjutnya di Kecamatan Mataram sebanyak 58, Sandubaya sebanyak 54 pemilih, Sekarbela sebanyak 28 pemilih dan Kecamatan Selaparang ada 56 pemilih.

“Nanti akan kami cek ke lapangan. Masih ada apa gak orangnya. Jangan-jangan orang ini sudah meninggal,” kata Hasan.

Selain itu, sebut dia, dalam DPS ada pemilih berumur di bawah 17 tahun dan belum kawin sebanyak 21 pemilih. Dengan rincian, di Kecamatan Ampenan ada 5 pemilih, Cakranegara ada 2 pemilih, Mataram ada 7 pemilih, Sandubaya ada 2 pemilih, Sekarbela ada 3 pemilih dan di Kecamatan Selaparang ada 2 pemilih.

“Kurang dari 17 tahun kok masuk (DPS). Kenapa kami berani ngomong begitu walaupun kami belum melakukan audit di lapangan. Kami kan berdasarkan audit di dalam DPS yang dikasih. Orang ini dengan tanggal lahir sekian seharusnya di bawah 17 tahun dong. Kan berdasarkan KTP/NIK, disitu kan kelihatan tanggal lahirnya. Nah, begitu kita jumlah kan tanggal lahir dengan 9 Desember (2020), kelihatan dia kurang dari 17 tahun. Kok bisa masuk (DPS),” beber Hasan terheran-heran.

Terhadap hal tersebut, Hasan mempertanyakan apakah KPU salah input ataukah disengaja. Maka kata dia, itulah pentingnya KPU melakukan sinkronisasi data daftar pemilih dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sinkronisasi data daftar pemilih menjadi kewajiban KPU berdasarkan aturan.

“Petanyaan kita apakah sudah dilakukan sinkronisasi apa belum,” cetus dia.

Setelah sinkronisasi, lanjut Hasan, KPU harus melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap DP4. Dalam proses Coklit, petugas KPU menyesuaikan kartu keluarga (KK) dan KTP setiap daftar pemilih yang ada dalam DP4. Lantas kenapa masih ada ditemukan kerancuan dalam DPS?

“Jangan-jangan ini asal ngawak aja melakukan Coklit. Ini membuat kami marah ini,” kata dia.

Parahnya lagi, KPU rupanya tidak mengindahkan rekomendasi dari jajaran Bawaslu. Dimana, Panwascam Mataram sudah mengeluarkan rekomendasi atau saran perbaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap pemilih yang meninggal dunia pada saat Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Namun, saran perbaikan tersebut belum ditindalanjuti. Karena faktanya orang yang meninggal itu masih terdaftar di DPS sebanyak satu pemilih.

Hal itulah yang semakin membuat Hasan naik pitam. Sebab, saran dari bawahannya agar orang yang sudah meninggal supaya dicoret dalam daftar pemilih tetapi tidak ditindaklanjuti. Alias nama yang bersangkutan masih tercantum dalam DPS.

“Hal ini yang membuat kami marah. Nayat-nyata ini. Kan oleh Panwascam kami di Kecamatan Mataram memberikan saran perbaikan terhadap orang yang meninggal. Tetapi belum dicoret,” kesal dia.

Padahal dalam pleno, ujar Hasan, pihaknya sudah menanyakan saran perbaikan tersebut kepada KPU. Apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Saat itu sebut dia, KPU mengaku sudah menindaklanjutinya. Tapi faktanya, orang sudah meninggal masih masuk dalam DPS.

Karenya itu, apakah KPU membohongi Bawaslu? “Bisa jadi. Makanya kami bilang anda (KPU) tidak profesional. Atau KPU-nya yang dibohongi sama PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Karena kan datanya dapat dari PPK,” ungkap Hasan.

Dalam audit Bawaslu juga menemukan beberapa hal yang dinilai jaggal dalam DPS. Yaitu, ada nomor KK yang salah sebanyak 38 pemilih. Rinciannya, di Kecamatan Ampenan ada 13 pemilih, Cakranegara ada 16 pemilih dan Kecamatan Mataram da 9 pemilih. Kemudian, ada NIK pemilih yang salah sebanyak satu orang di Kecamatan Cakranegara.

Selanjutnya, Bawaslu menemukan tanggal lahir anomali sebanyak 13 pemilih dalam DPS. Rinciannya, di Kecamatan Ampenan ada 1 pemilih, Cakranegara ada 3 pemilih, Mataram ada 5 pemilih, Sekarbela da 3 pemilih dan Kecamatan Selaparang ada 1 pemilih.

Kemudian ada status perkawinan kosong sebanyak 2 pemilih. Masing-masing di Kecamatan Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Mataram.

“Terhadap seluruh temuan hasil pengawasan DPS, kami melakukan pencermatan kembali di lapangan. Ini teman-teman Panwascam lagi melakukan audit di lapangan,” ujar Hasan.

Sementara itu, beberapa kali pihak KPU Kota Mataram dikonfirmasi belum ada yang bisa, sampai berita ini diturunkan.(zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Covid-19, Pimpinan Dewan Dibelikan Mobil Baru

Read Next

Tujuh Orang Warga Masih Klaim Tanah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *