Tujuh Jenazah TKI Illegal Tiba di Lombok

  • Bagikan
F jenazah TKI
BP3MI MATARAM FOR RADAR MANDALIKA DITERIMA: Salah satu peti jenazah TKI Illegal saat tiba di bagian cargo BIL, Rabu kemarin.

MATARAM – Sebanyak tujuh jenazah TKI illegal asal Lombok dipulangkan tahap kedua, sekarang jenazah sudah tiba di kampung halamannya, Rabu kemarin. Mereka merupakan jenazah TKI Illegal kapal tenggelam di Tanjung Balau Johor, Malaysia 15 Desember 2021.

Kepala UPT BP2MI Provinsi NTB, Abri Danar Prabawa mengatakan Kementerian Luar Negeri RI memulangkan jenazah tahap kedua ada tujuh jenazah PMI atau TKI asal NTB. Ketujuh jenazah ini terjadwal dipulangkan pada Selasa, 4 Januari 2022 melalui jalur laut dari Johor Bahru ke Batam menggunakan Kapal Polisi Air Indonesia untuk selanjutnya pada Rabu (kemarin) tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) sekitar pukul 15.52 Wita. Katanya, setibanya di BIL jenazah langsung dibawa ke rumah duka masing masing.

Identitas ketujuh jenazah yakni, Baharudin dan Sadi asal Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Sutrisno Pratama, Dedi Suryadi, Rusdi, Supardi, dan Unwanul Hubbi asal Kabupaten Lombok Timur. Pemulangan ketujuh jenazah menyusul tujuh jenazah lain yang telah dipulangkan yaitu, tiga jenazah asal Lombok Tengah dan 4 jenazah asal Lombok Timur. Sehingga saat ini jumlah keseluruhan jenazah TKI asal NTB dari 21 korban meninggal kapal tenggelam ada 14 orang.

Danar mengatakan, dalam pemulangannya itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi NTB, Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah, dan Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur terkait teknis fasilitasi pemulangan jenazah.

“Paska pemulangan (ini), pemerintah juga akan bergerak cepat melakukan investigasi keberangkatan para PMI,” janjinya.

Satgas Sikat Sindikat BP2MI bekerja sama dengan Kepolisian setempat di Tanjungpinang telah memulai proses investigasi pelaku yang memfasilitasi keberangkatan para PMI tersebut bahkan sudah melakukan penangkapan pada beberapa oknum. Dan saat ini Ditreskrimum Polda NTB telah mengumpulkan data pendukung untuk melakukan penindakan secara hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan.(jho/tim)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *